Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TINGKAT partisipasi pemilih pada saat pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), termasuk di Jakarta, mengalami penurunan. Tingkat partisipasi hanya mencapai 60%.
“Masih dalam proses (pendataan). Hampir 60%, menurun (angka partisipasi),” kata komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi kepada Medcom.id, kemarin.
Puadi mencontohkan pemilih pada saat PSU Sabtu, 27 April 2019, di TPS 08 Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, hanya 180 orang. Padahal, pada pencoblosan Rabu, 17 April 2019, pemilih yang berpartisipasi mencapai 296 orang.
“Mungkin karena faktor hari libur dan waktu sosialisasinya kurang. Bisa jadi juga karena memang ada di luar kota dan sebagainya,” jelasnya.
Komisi Pemilihan Umum telah menggelar PSU di 11 TPS di Jakarta. PSU digelar berdasarkan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta. Sebanyak 11 TPS itu tersebar di tiga kota administrasi di Jakarta. TPS 08 menggelar PSU karena banyak pemilih luar daerah yang ikut mencoblos.
Selanjutnya, di TPS 172 Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, direkomendasikan PSU lantaran ada 37 orang luar Jakarta yang menggunakan hak pilih dengan KTP-E.
Mereka mencoblos tanpa menggunakan surat keterangan pindah memilih atau formulir A5.
Kasus serupa juga ditemui di TPS 069 Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Sumur Batu dan TPS 002 Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Di sana masing-masing ada 7 dan 4 orang luar Jakarta yang memilih tanpa A5.
Selain itu, kasus pemilih luar Jakarta yang memilih tanpa formulir A5 juga ditemui di delapan TPS di Jakarta Timur. Itu terdapat di TPS 02 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung; TPS 116 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung; TPS 014 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung; TPS 034 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung; TPS 101 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo; serta TPS 018 Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit.
Sementara itu, TPS 163 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, direkomendasikan PSU lantaran ada pemilih diminta menandatangani 120 surat suara. Padahal, surat suara seharusnya ditandatangani oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Pelaksanaan PSU di Sumatra Barat juga kurang diminati warga. KPU Sumbar menyebut ada penurunan drastis dari sisi partisipasi memilih. Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan PSU yang dilakukan di 101 TPS turun sekitar 75% dari partisipasi sebelumnya. “Turun jauh bila dibandingkan pada 17 April lalu.” (RF/PO/YH/JI/P-2)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved