Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGHITUNGAN suara untuk pemilihan anggota DPR pada Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) mencapai 17,72% pada Minggu (28/4) sore pukul 15.00 WIB, di mana partai-partai politik lama, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk sementara ini masih memimpin.
Persentase itu adalah hasil input 144.187 tempat pemungutan suara (TPS) dari total keseluruhan 813.350 TPS di dalam dan di luar negeri.
PDIP memimpin perolehan suara tertinggi dengan persentase 19,48%. Di bawahnya ada Partai Golkar dengan perolehan sebesar 14,04%, dan Partai Gerindra sebesar 11,29%.
Kemudian, perolehan suara secara berurutan dari terbanyak keempat adalah Partai NasDem 10,36%, Partai Demokrat 8,36%, Partai Kebangkitan Bangsa 7,79%, Partai Keadilan Sejahtera 7,04%, Partai Amanat Nasional 6,99%, dan Partai Persatuan Pembangunan 4,17%.
Sementara itu, beberapa partai yang memperoleh suara di bawah 4%, yaitu Partai Perindo 2,82%, Partai Berkarya 2,19%, Partai Hanura 1,86%, Partai Solidaritas Indonesia 1,75%, Partai Bulan Bintang 0,95%, Partai Garuda 0,58%, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0,34%.
Baca juga: Edukasi Politik Cegah Masyarakat Mudah Terprovokasi
Dari jumlah sebanyak 80 daerah pemilihan (dapil), Bengkulu merupakan dapil pertama yang menyelesaikan penghitungan suara. Di Bengkulu, tercatat PDIP juga memuncaki perolehan dengan total 136.276 suara. Menyusul kemudian Golkar dan Gerindra.
Total keseluruhan partai politik yang mengikuti pemilihan legislatif pusat untuk menduduki kursi DPR adalah 16 partai. Dari total tersebut, ada empat partai baru, yaitu Partai Perindo, Partai Berkarya, PSI, dan Partai Garuda. Sementara sisanya adalah partai politik lama yang juga turut serta dalam pemilihan legislatif 2014.
Jika dilihat dari perolehan sementara pada Situng KPU, serta merujuk pada hasil hitung cepat beberapa lembaga, ada sembilan partai
dengan perolehan teratas yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4%.
Walaupun demikian, baik Situng KPU maupun hitung cepat lembaga survei tidak menjadi tolok ukur resmi. Rekapitulasi suara akhir akan dilakukan KPU berdasarkan hasil penghitungan manual secara berjenjang, mulai dari kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Sedianya, rekapitulasi nasional dilakukan sejak Kamis (25/4), namun KPU belum dapat memulai karena masih menunggu rekapitulasi dari provinsi. (OL-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved