Amien Rais Diminta Setop Provokasi

KETUA Dewan Kehormatan PAN Amien Rais diminta berhenti memprovokasi rakyat Indonesia. Ajakan Amien untuk melakukan people power melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab.

"Ini harus dihentikan. Jadi, saya minta di BPN, Amien Rais sebagai tokoh senior untuk berhenti memprovokasi hal-hal seperti itu," kata politikus PSI, Andy Budiman, dalam diskusi bertajuk Setelah Pemilu Serentak di Jakarta, kemarin.

Menurut Andi, Amien sebagai politikus senior seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Pendiri PAN itu diharapkan menghormati proses penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung.

"Sudah tahu hasil quick count pasti benar kok, tidak ada kecurangan, mau mengerahkan massa. Itu sesuatu yang inkonstitusional," ujarnya.

Partai besutan Grace Natalie itu juga menyebut sikap Amien berbahaya bagi keamanan negara. Amien bahkan dianggap tak memberikan contoh baik bagi politikus muda Tanah Air.

Andi berharap, Amien se-gera sadar dan menghentikan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Ajakan    people power harus segera dihentikan. "Dia harus mulai sadar diri dan berhenti melakukan tindakan-tindakan seperti itu, termasuk menyerukan people power.''

Amien sempat mengancam mengerahkan people power ketimbang ke MK, bila ada kecurangan pada Pemilu 2019. Amien menyebut mekanisme penyelesaian di MK sia-sia. "Kalau nanti terjadi kecurang-an, kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah," ucap Amien.

KPU pun buka suara soal ini. Ketua KPU, Arief Budiman, menepis tudingan jika ada yang menyebut pemilu kali ini gagal karena ada kecurangan.

"Ada yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2019 gagal, curang. Sekarang itu menurut saya terlalu dini. Wong pemilunya saja masih berjalan, kok dibilang gagal," ungkap Arief, di D'Consulate Lounge Wahid Hasyim, Jakarta, kemarin.

Ia kemudian menuturkan bahwa desain Pemilu 2019 memang cukup berat dengan tahapan-tahapan pemilu harus tepat waktu. "Satu-satunya kegiatan yang tahapannya diatur ketat itu tahapan pemilu. Ini yang membedakan institusi lembaga lain. Kalau penyelenggara pemilu enggak boleh dilewati (tenggatnya)," ujar Arief. (Ins/P-1)