Masyarakat Jangan Terhasut Informasi Sesat

MASYARAKAT diminta tetap sabar menunggu rampungnya proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, KPU saat ini sudah berusaha transparan dengan membolehkan akses kepada masyarakat mengenai proses penghitungan suara.

"Karena masyarakat seharusnya tidak terpengaruh dengan pelbagai isu yang terkesan mendelegitimasi pemerintah dan pihak penyelenggara," kata Wiranto, seusai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko Polhukam, kemarin.

Rapat yang membahas permasalahan pascapemungutan suara Pemilu 2019 dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Presiden Moeldoko, serta perwakilan Kejaksaan Agung, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Ia mengharapkan masyarakat jangan percaya terhadap sejumlah berita yang cenderung menyesatkan. "Apalagi terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional," ujarnya.

Menurutnya, tidak benar jika perhelatan pesta demokrasi terjadi konspirasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ia menegaskan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pihak penyelenggara bersifat mandiri, tidak tergabung dalam struktur lembaga negara, dan tidak berada di bawah kendali pemerintahan.

Ia berharap publik percaya bahwa Pemilu 2019 merupakan ajang terbesar dan paling rumit di dunia karena diselenggarakan dalam waktu satu hari. Pesta demokrasi itu juga memberikan kesempatan kepada 192 juta pemilih yang tersebar di 810 ribu TPS di penjuru Tanah Air.

"Pemilu dilaksanakan dengan sangat terbuka untuk diawasi semua pihak, termasuk dari mancanegara. Terbukti dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara." tandasnya.

Tuduhan tidak berdasar
Pada kesempatan itu, Wiranto juga membantah apabila pemerintah berkonspirasi dengan penyelenggara pemilu, TNI, dan Polri untuk melakukan kecurangan guna memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pelaksanaan pemilu.

"Tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar, dan tidak berdasar. Dengan transparansi yang dilakukan KPU seharusnya dihargai sebagai bentuk kenetralan mereka," tegas Wiranto.

Wiranto juga menjelaskan, keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu bersifat mandiri serta tidak tergabung dalam stuktur lembaga negara. Keduanya juga dipilih DPR RI dan bukan oleh pemerintah.

Atas dasar itu pula, tidak terpikir sedikit pun oleh pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.

Terlebih, tudingan yang kerap muncul ialah adanya konspirasi pemerintah dengan KPU maupun Bawaslu untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Seharusnya, sambung Wiranto, masyarakat memberikan penghargaan dan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan petugas keamanan yang telah melaksanakan pemilu dengan aman, lancar, dan damai.

"Pekerjaan di pemilu kali ini sangat berat. Terbukti hingga saat ini, ada 139 korban yang meninggal dalam tugas. Karena itu, sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau ada pihak yang melakukan fitnah," ungkap Wiranto. (*/P-3)