Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KELOMPOK mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mendesak elite partai politik (parpol) untuk menghentikan narasi yang bisa memecah belah masyrakat pasca pencobolosan pemilu.
Elite diminta menunggu hasil resmi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Rakyat sudah bosan dengan narasi kebencian, jadi harus disetop. Kami meminta parpol, caleg untuk tunggu hasil resmi KPU dan menerima hasil pilihan rakyat,” kata Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Korneles Galanjinjinay di Jakarta, Selasa (23/4).
Ia meminta agar tidak ada lagi kalimat provokatif yang berhubungan dengan hasil suara baik pemilihan presiden maupun legislatif.
Sementara itu, Ketua Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), I Kadek Andre Nuaba menegaskan, adanya deklarasi klaim kemenangan oleh kedua pasang calon presiden dan calon wakil presiden memicu kegaduhan di masyarakat.
Baca juga : JK Optimistis Kondisi Indonesia Tetap Aman
Apalagi, kata Andre, adanya ajakan gerakan massa untuk memprotes penyelenggaraan KPU.
“Padahal masih proses perhitungan. Ini negara hukum itu lebih elegan daripada kekuatan massa yang menimbulkan kegaduhan,” jelasnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Respiratori Saddam Al Jihad menambahkan, kegaduhan yang terjadi pasca pemilu membuat pergeseran makna demokrasi yang seharusnya dari rakyat oleh raktat untuk rakyat.
“Karena ada dikotomi, maknanya berubah dari elite oleh elite untuk elite karena kepentingan politik,” ujarnya
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan. Selain itu, banyaknya korban petugas pemilu maupun aparat dari penyelenggaraan pesta demokrasti lima tahunan ini perlu jadi renungan.
”Kita apresiasi pejuang demokrasi yang gugur menjalankan tugas. Untuk itu jangan diciderai, jangan dikotori oleh kelompok yang menyebarkan narasi kebencian yang memprovokasi,” jelasnya. (OL-8)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved