Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Lukman Edi, mengungkapkan pihaknya telah menyisir data C1 yang diperoleh dari para saksi di TPS sekaligus mengupas data yang diungkap tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang mengklaim kemenangan 62% Prabowo dari real count mereka.
“Datanya kami kupas, kami analisis, dan ternyata kami menemukan seperti ini. Ada dua contoh yakni Lampung dan Jakarta,” tutur Lukman dalam konferensi pers di Grand Melia, Jakarta, kemarin.
Ia mengungkapkan dari data Provinsi Lampung yang berdasarkan entry data war room yang sudah 50% menunjukkan kemenangan Jokowi sebesar 57,6% di Lampung, sedangkan Prabowo Sandi hanya 42,33%. Angka tersebut sama dengan hasil hitung cepat Charta Politica (57,93%), SMRC (57,75%), dan LSI Deni JA (58,1%) di Lampung itu sendiri.
“Kami kupas yang klaim 62%, ternyata di sana kami dibuat 40,91% dengan kemenangan paslon 02 sebesar 59,09%. Setelah kami lihat itu bohong, mereka hanya memasukkan 30 TPS saja di Lampung,” tutur Lukman.
Hal serupa juga terjadi di DKI Jakarta berdasarkan data TKN yang sudah hampir 40% entry data. Data tersebut menunjukkan nilai yang hampir sama dengan temuan real count KPU dan hitung cepat tiga lembaga survei.
Berdasarkan data tersebut, capres 01 unggul 55,4% dengan real count KPU 54,2%, sedangkan pada dua lembaga survei lainnya 51,74% dan 51,9%. Adapun berdasarkan data dari BPN yang menyatakan menang di Jakarta, setelah diselisik ternyata hanya memasukkan data 300 TPS. Itu jadi kebohongan kedua BPN.
“Kami akan setiap hari mengeluarkan bukti kebohongan-kebohongan itu ketika kami sudah entry data lebih dari 40%. Karena ketika sudah lebih dari 40%, itu sudah stabil angka naik-turunnya perolehan persentase kita. Paling dekat itu Bali dan Jatim, kami akan rilis lagi kebohongan ketiga dan keempat mereka,” ujar Lukman.
Dia menjelaskan saat ini data masuk sudah 14,6% dari TPS. Data tersebut, menurutnya, sedikit lebih maju dari milik KPU yang baru 11,01%. Dari data itu posisi Jokowi-Amin terlihat 55,16% dan data KPU 54,8%.
Menurut Koordinator IT Saksi TKN, Nova, data-data yang diperoleh tim di war room berasal dari seluruh saksi yang ada di TPS dari partai-partai politik koalisi capres 01. Pihaknya meyakini para saksi tersebut memasukkan data yang lebih reliabel ketimbang para relawan karena berkomitmen dengan pihaknya. (Dro/X-10)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved