Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROSES pemungutan dan penghitungan suara Pemilu serentak 2019 menelan korban jiwa puluhan orang. Berdasarkan data resmi Komisi Pemilihan Umum, terdapat 56 anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia terkait pemungutan suara 17 April lalu.
Selain itu, tidak sedikit yang jatuh sakit, tertimpah kecelakaan, serta mendapat tindak kekerasan oleh pihak yang merasa tidak puas.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya tidak akan berdiam diri dalam menanggapi banyaknya petugas KPPS yang menjadi korban dalam menjalankan tugas. KPU akan memberikan santunan bagi keluarga korban.
Ke depan, Wahyu mengatakan akan mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar petugas KPPS diberi tunjangan dan asuransi. “Sudah saatnya negara memperhatikan jaminan kesehatan badan penyelenggara pemilu ad hoc karena volume pekerjaan mereka yang luar biasa berat,” ujar Wahyu ketika dihubungi, kemarin.
Terkait masukan dari berbagai pihak untuk tidak lagi melakukan pemilu serentak pada 2024, Wahyu mengatakan KPU tidak punya kapasitas untuk menentukan itu. “KPU bukan dalam menilai UU. Jadi, ya kita kembalikan lagi kepada pembuat UU dalam hal ini pemerintah dan DPR,” ujarnya.
Hingga kemarin, sambungnya, setidaknya 56 petugas KPPS meninggal dunia saat menjalankan tugas pemilu sejak 17 April lalu. Namun, KPU masih belum bisa merilis dengan pasti di mana saja dan apa penyebabnya. Pendataan masih terus dilakukan untuk mengetahui jumlah pasti dan kondisi setiap anggota KPPS yang meninggal pascapemilu di setiap daerah.
“Ya, sementara katanya begitu (56 orang). Namun, kami belum bisa menyampaikan rilis yang akurat,” ujar Wahyu.
Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam menyatakan sebanyak 10 perangkat pemungutan suara di Jatim mengalami kelelahan, sakit, hingga meninggal dunia ketika pemungutan suara 17 April lalu. Mereka terdiri atas 4 petugas KPPS, 2 Panitia Pemungutan Suara (PPS), 3 Linmas, dan 1 tenaga pendukung KPU. “Data itu merupakan laporan dari berbagai daerah di Jatim,” katanya.
Polisi meninggal
Dua polisi meninggal saat menjalankan tugas mengawal pelaksanaan pemilu di NTT. Keduanya ialah Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Syaiful Zachri dan anggota Polres Kupang Aiptu Stef Pekuali.
Brigjen Syaiful Zachri meninggal di Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat (19/4) sekitar pukul 11.40 Wita setelah sebelumnya mengeluh sesak napas saat berada di Pulau Kelor.
Jenazah langsung diterbangkan ke Jakarta pada hari yang sama dengan pesawat Batik Air dari Bandara Komodo, Labuan Bajo. Aiptu Stef Pekuali mengalami kecelakaan lalu lintas saat kembali dari pengawalan kotak suara di Kantor Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. “Almarhum mendapat penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat,” kata Kabid Humas Polda NTT Komisaris Besar Jules Abraham Abast.
Aiptu Stef, yang mengendarai sepeda motor, bertabrakan dengan mobil pikap di kilometer 20 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah. Korban terpental dari sepeda motor dan meninggal di lokasi kejadian, sedangkan sopir mobil pikap bersama tiga penumpang menderita luka ringan. (AD/FL/PO/*/P-2)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved