Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISIONER Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, M Afifuddin,menepis isu adanya pencetakan dan penimbunan seperti yang dituduhkan sejumlah orang di Makassar. Ia mengatakan tidak ada laporan terkait dugaan kasus tersebut dari Bawaslu atau KPU Makassar.
"Tidak ada," ujar Afifuddin, ketika dihubungi, Minggu, (21/4).
Afifuddin mengatakan Bawaslu RI terus berkoordinasi dengan Bawaslu semua provinsi. Bila dirasa ada pelanggaran Bawaslu daerah pasti akan berkoordinasi dengan pusat untuk menentukan langkah selanjutnya.
Baca juga : KPU: Tidak Benar Ada Pencetakan Surat Suara di Kantor Media
Sebelumnya, beredar video puluhan massa sedang mendatangi kantor Tribun Timur, salah satunya diunggah oleh akun Facabook bernama Budi Akbar. Dalam foto dan video yang diunggah terlihat ada tumpukan kertas seperti surat-surat suara. Namun, belum ada konfirmasi lebih lanjut tentang kebenaran foto dan penemuan surat suara tersebut. (A-2)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved