Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Alih-alih pindah ke Antartika, lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) malah menantang balik kubu 02 untuk buka-bukaan data dan metode hitung cepat.
Namun, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno enggan meladeninya. Polemik hitung cepat pun antiklimaks.
Ketua Persepi Philips J Vermonte mengatakan pembukaan data lembaga survei guna menjawab tudingan kubu 02. Menurutnya, hitung cepat (quick count) dan exit poll (survei dengan bertanya ke pemilih seusai mencoblos) ialah kegiatan rutin dalam pemilu.
Berdasarkan rekam jejaknya, hasil dari survei ataupun hitung cepat tidak terpaut jauh dengan hasil resmi KPU. "Kami menghargai keputusan akhir ada di KPU. Kami melihat debat di publik seolah-olah mendeligitimasi metode scientific," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.
Philips mengajak semua pihak ikut serta membiasakan diri dengan debat ilmiah. "Ini persoalan trust, maka kami sangat berkepentingan menjaga trust itu," tandas Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini.
Direktur Eksekutif Charta Politika yang juga Sekretaris Jenderal Persepi, Yunarto Wijaya, mengatakan pemulikasian data hitung cepat bertujuan untuk menjaga kredibilitas lembaga survei. "BPN mengatakan hasil quick count pasti salah. Kami ingin buka-bukaan data, makanya kami juga mengundang BPN, tapi tidak datang,".
Terkait dengan dilaporkannya lembaga survei yang berafiliasi dengan Persepi, Ketua Legal Persepi, Andi Syafrani, menyatakan akan menunggu proses yang berlangsung di Bareskrim. "Posisi hukum kita (Persepi) sebagai bagian dari UU Pemilu. Ini kan lex-specialis, maka semua pengaturannya ada di dalam UU Pemilu," ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan lembaga survei yang melakukan hitung cepat membohongi rakyat Indonesia. "Mungkin kalian (lembaga survei) harus pindah ke negara lain. Kau bisa pindah ke Antartika. Mungkin kau bisa bohongi penguin di sana," kata Prabowo, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4).
Hargai ilmu pengetahuan
Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk menyatakan kebenaran atas hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei akan terjawab pada 22 Mei mendatang. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak lagi meributkan soal hitung cepat. "Kalau kita ingin jadi bangsa yang sehat, kita harus menghargai ilmu pengetahuan," ujarnya.
Jumpa pers dihadiri delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat. Mereka mengunggulkan pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin atas paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Total anggota Persepi sebanyak 32 lembaga. Setiap anggota Persepi diwajibkan meneken pakta integritas dan menaati kode etik.
Terpisah, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, enggan menanggapi tantangan Persepi. "Tidak relevan lagi berbicara tentang quick count, sebenarnya bukan quick countnya, tapi proses menuju penghitungan itu," kata Sudirman di rumah pemenangan Prabowo - Sandi, Jakarta, kemarin.
Ia menampik bahwa BPN memiliki survei internal. Menurutnya, klaim kemenangan yang dilakukan pihaknya berdasarkan C1 plano dari masyarakat. "Bukan internal, apa yang disampaikan Pak Prabowo itulah berbasis C1 karena pemilu itu dari C1," tegasnya. (X-4)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved