Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik Universitas Indonesia Donny Gahral Adian mengatakan momentum people power sudah selesai sehingga mobilisasi massa menggunakan istilah tersebut tidak tepat.
Donny saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (19/4), mengatakan, sebaiknya setiap kubu untuk turut menunggu hasil real count Komisi Pemilihan Umum secara resmi.
Bagi kubu yang kalah, kata dia, agar tidak melakukan mobilisasi massa sebagai pengejawantahan people power. People power, kata dia, sudah dilangsungkan saat pencoblosan pada 17 April.
Masyarakat, lanjut Donny, sudah menunjukkan people power dengan memilih pilihannya di bilik suara. Massa berbondong-bondong ke TPS
masing-masing.
Baca juga: Partai Koalisi Jokowi-Amin Diprediksi Dominasi Parlemen
"Gerakan people power itu untuk menjatuhkan pemerintahan yang otoriter bukan untuk proses penghitungan suara dalam sebuah pemilu yang demokratis," katanya.
Menurut dia, di luar hal itu mobilisasi massa adalah tidak tepat karena dapat berkonotasi menjadi pemaksaan kehendak di luar jalur hukum yang sah. Mobilisasi massa itu, lanjut dia, berpotensi sebagai tindakan inkonstitusional dan berpotensi makar.
"People power sebagai mobilisasi massa untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah adalah tindakan berpotensi makar dan inkonstitusional, memiliki potensi yang sangat besar untuk makar," kata dia. (OL-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved