Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak masuk dalam hiruk pikuk memberikan opini politik usai pelaksanaan Pemilihan Umum serentak 2019.
"Saya sampaikan pada ASN untuk tidak masuk dalam hiruk pikuk pada opini politik yang masih berlangsung. Insya Allah ini akan selesai pada waktunya," ujar Syafruddin dalam jumpa pers di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (18/4).
Syafruddin meminta para ASN yang bekerja baik di kementerian, lembaga, maupun di pemerintah provinsi dan kota untuk kembali bekerja pada bidang masing-masing.
Baca juga: Kedua Kubu Lebih Matang Sikapi Hitung Cepat
Syafruddin mengatakan, para ASN harus kembali fokus memberikan pelayanan baik kepada masyarakat maupun negara dan menghindari
euforia politik yang saat ini terjadi.
"Tentang proses ke depan tentu proses netralitas ASN tetap, oleh karena itu saya sampaikan untuk tidak masuk dalam euforia politik yang terjadi dan masih terjadi, walaupun puncaknya sudah selesai," ucap dia.
Syafruddin juga mengimbau kepada kementerian lembaga maupun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk berperan aktif mengawasi ASN agar kembali menjalankan kewajibannya sebagai petugas negara. (OL-1)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved