Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) akan tetap menunggu hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.
"Hasil Pemilu ini, kan, hasil yang sah hasil manual yang dilakukan oleh KPU," ujar Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, sesaat sebelum menggelar pertemuan bersama Koalisi Indonesia Maju, di Resto Pelataran Menteng, Jakarta, Kamis (18/4).
Dalam hitung cepat berbagai lembaga survei PPP mampu meraih suara di atas ambang batas Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4%.
Dalam survei Indo Barometer, PPP mendapat 4,4% suara. Di Charta Politika meraih 4,81%, di Indikator Politik meraih 4,46%, dan di LSI
Denny JA mendapat 4,34%.
Apabila hasil hitung cepat sama seperti hitung nyata KPU, maka PPP bisa menempatkan kader terbaiknya di Senayan.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Masyarakat semakin Paham Politik
Disinggung mengenai adanya pelaporan beberapa lembaga survei oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait dugaan kejanggalan, itu merupakan hak dari tim Prabowo-Sandiaga Uno.
"Saya kira itu terserahlah apa yang akan dilakukan teman-teman BPN," kata dia.
Menurut dia, hasil penghitungan cepat dari lembaga survei memiliki metodenya sendiri-sendiri, termasuk metode yang dilakukan tim BPN.
Apabila dari salah satu pihak, proses penghitungan cepat terbukti janggal maka bisa melaporkannya ke lembaga yang berwenang. Lembaga survei juga bisa melaporkan balik apabila dianggap telah difitnah.
"Toh nanti teman-teman lembaga survei juga bisa melakukan counter action termasuk melaporkan balik kalau itu merupakan fitnah atau pencemaran nama baik," kata dia. (OL-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved