Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASA kampanye Pilpres dan Pileg 2019 akan berakhir pada Sabtu (13/4). Menjelang masa tenang, Bawaslu Jakarta Utara menggelar apel bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk kemudian melakukan penertiban alat peraga kampanye.
Apel dilakukan untuk meningkatkan soliditas pengawasan pemilu di masa tenang. Apel diselenggarakan Sabtu (23/4) pukul 22.00 WIB di Lapangan Plaza Barat Kantor Walikota Jakarta Utara. Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian koordinasi yang dilakukan menjelang pemilu 2019.
“Kami akan menggelar apel bersama Kasatpol PP dan seluruh elemen di wiliyah Jakarta Utara. Apel bersama mengenai pengawasan pada masa tenang ini kemudian dilanjut dengan penertiban APK,” ujar Dimyati Ketua Bawaslu Jakut dalam keterangan resminya, di Gedung Bawaslu Jakut, Sabtu (13/4).
Baca juga: Kampanye Pamungkas Jokowi Dinilai Sangat Menggembirakan
Dimyati mengungkapkan apel ini juga akan dihadiri oleh Kapolres, Dandim, Walikota dan para pimpinan partai politik. Salah satu poin yang akan ditekankan dalam apel itu adalah pencegahan politik uang dan menegakan keadilan pemilu.
“Memasuki masa tenang nanti, kami ada beberapa kegiatan untuk mencapai keadilan pemilu. Di antaranya, dengan kegiatan patroli pengawasan khususnya mencegah agar tidak terjadi money politics. Gerakan patroli pengawasan serentak ini kami fokuskan juga hingga tingkat Pengawas Kelurahan, mengingat tingkat kerawanan money politics itu sangat terasa,” tutupnya. (OL-7)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved