Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan kerja sama tersebut akan terfokus pada perlawanan politik uang pada Pemilu 2019.
"Kerja sama KPU dan KPK akan dimulai pada kegiatan Pemilu Run 2019 yang akan dilaksanakan pada 7 april 2019. Kegiatan Pemilu Run dipusatkan di Jakarta dan serentak dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KIP, KPU Kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ujarnya dalam pesan singkat yang diterima Media Indonesia, Jakarta, Rabu (3/4).
Baca juga: Jokowi Sempatkan Main Bareng Jan Ethes
Pemilu Run yang dimaksud ialah kegiatan seperti car free day (CFD), yang rutin dilakukan pada Minggu pagi hari. Wahyu berharap pemilih dalam pemilu 2019 menjadi pemilih yang berdaulat, dimana salah satu aspek pemilih berdaulat dalam pandangan KPU dan KPK adalah pemilih yang dalam mengunakan hak pilihnya tidak dipengaruhi politik uang.
"Kerja sama KPU dan KPK akan memgemukakan tagline 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat' dan 'Pilih Yang Jujur'. Lalu, kerja sama KPU dan KPK juga akan dilaksanakan pada debat kelima pada 13 April dengan cara sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui penayangan iklan layanan masyarakat," jelas Wahyu.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan hal yang sama. Pada prinsipnya, KPK mendukung pemilu 2019 ini berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa berkontribusi positif di tugasnya.
"Pemilu Run akan menjadi sarana untuk memperkuat upaya kita bersama membentuk pemilu berintegritas. Karena itu, ada slogan pilih yang jujur yang kami usung bersama," tandasnya. (OL-6)
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved