Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang memeroleh perhatian khusus dalam Pemilu serentak 2019.
"Tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu serentak tahun 2019," kata Tjahjo dalam Rakor bidang Kewaspadaan dalam Rangka Pemantapan Pemilu di Jakarta, Rabu (27/3).
Dia mengatakan partisipasi masyarakat ini salah satu bagian terpenting dari sebuah proses Pemilu. Berdasarkan data KPU, pada Pilpres 2014 tingkat partisipasi publik sebesar 69,58%.
Tjahjo mengatakan target minimum partisipasi publik di Pemilu serentak 2019 sebesar 77,5%.
Baca juga: Fatwa Haram Golput Bisa Dimaklumi
Selain soal tingkat partisipasi publik, Tjahjo mengatakan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sinergitas kuat dan berkesinambungan dalam menyukseskan pemilu.
"Suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja," ujar Tjahjo.
Lebih jauh dia menyampaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tiga fase pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 dari aspek kewaspadaan secara umum berjalan dengan baik.
Aspek kewaspadaan itu, kata dia, dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi pileg dan pilpres serentak 2019, sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali. (OL-3)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved