Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Tabur 31.1. yang dijalankan Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan prestasi yang harus terus ditingkatkan.
Program Tangkap Buronan mewajibkan 31 Kejaksaan Tinggi di Indonesia untuk menangkap satu buronan setiap bulannya.
Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan aparat hukum juga patut diapresiasi dalam menyelamatkan uang negara.
Diperkirakan sebanyak Rp2,29 triliun dan US$263 ribu mampu dikumpulkan dari penindakan korupsi selama kurun waktu empat tahun terakhir.
“Penting juga untuk menunjukkan, mengejar uang negara yang sudah dicuri, dikembalikan ke negara. Selain memproses pelaku hukumnya dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi,” kata Taufik yang juga mantan aktivis YLBHI itu di Jakarta, akhir pekan lalu.
Taufik kini juga calon anggota legislatif Partai NasDem daerah pemilihan (dapil) Lampung I, yang meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Kota Metro itu.
Ia menambahkan, jika dinilai dengan angka, Kejagung memperoleh 7,5 dalam pengembalian uang negara. “Uang yang dikembalikan ke negara cukup besar periode ini, di zaman Jokowi berhasil mengembalikan yang cukup besar,” katanya.
Pria yang akrab disapa Tobas itu juga memberi catatan. Menurutnya, mafia hukum menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, seluruh aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan maupun juga di peradilan di Mahkamah Agung, harus bekerja keras.
Di kesempatan terpisah, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung Jan Samuel Maringka mengatakan program Tabur 31.1 merupakan upaya Kejaksaan untuk meningkatkan optimalisasi penyelesaian perkara pidana melalui penangkapan buronan pelaku kejahatan. Baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.
“Ditetapkan target bagi 31 Kejaksaan Tinggi yang ada di seluruh Indonesia, yaitu minimal 1 (satu) kegiatan pengamanan terhadap buronan kejahatan untuk setiap triwulan merupakan rekomendasi raker tahun 2018 yang lalu,” katanya. (*/P-3)
Desakan ini muncul mengingat perkara tersebut telah berjalan selama delapan tahun sejak dilaporkan pada 2017.
Proses lelang dalam BPA Fair dilaksanakan secara transparan melalui sistem e-katalog resmi yang dapat diakses publik.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum proses penggeledahan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan dirinya tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kementeriannya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved