Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melakukan Rapat Kerja Nasional, Pusat dan Daerah, sekaligus meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan pencanangan gerakan tersebut merupakan salah satu program Revolusi Mental yang diusung Presiden Joko Widodo.
"Gerakan Indonesia Bersih tidak bisa instan, tapi harus perlahan-lahan menjadi budaya karena itu harus terus menerus kita lakukan," ujarnya dalam Raker di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (21/2).
Fokus Gerakan Indonesia Bersih yang dicanangkan pemerintah antara lain pada peningkatan perilaku hidup bersih sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, kerja, dan komunitas. Lalu peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat.
Baca juga: Memasuki Tahun Kelima, Revolusi Mental Semakin Diperkuat
Kemudian, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik.
Ada pula penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi). Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/ yang melakukan pengelolaan sampah. Serta mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat dan peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Menko Puan berharap gerakan tersebut bisa terlaksana menyeluruh.
"Tidak hanya bersih dari sampah saja tapi juga bersih dari perilaku yang tidak baik seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan. Banyak cara masyarakat bisa mengurangi sampah plastik misalnya dengan membawa botol minuman sendiri," ucapnya. (OL-7)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved