Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum yang berani mengumumkan daftar calon anggota legislatif eks koruptor. Masyarakat pun bisa menjadikan informasi itu sebagai pertimbangan sebelum menentukan pilihan.
Demikian dikatakan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo ketika dihubungi Media Indonesia, Rabu (30/1). Menurut dia, secara moralitas caleg yang tersandung perkara pidana korupsi sudah tidak memiliki legitimasi sebagai pejabat publik.
"Oleh karena itu, masyarakat selaku pemilih sebaiknya perlu mewaspadai rekam jejak caleg yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi," ujarnya.
Baca juga: Pengumuman Caleg Mantan Koruptor Bukan Pencitraan
Ia meyakini masyarakat sudah sangat cerdas melihat siapa saja calon anggota legislatif yang mampu menjaga amanah dan integritas. Apalagi, sambung dia, beberapa waktu lalu, ICW telah membeberkan identitas 46 caleg eks koruptor di tingkah DPRD I, DPRD II, dan DPD.
"Menurut kami, pengumuman daftar caleg eks koruptor oleh KPU itu merupakan bagian dari cara mereka memberikan informasi kepada masyarakat terkait rekam jejak. Dan informasi itu penting pula dijadikan pertimbangan dalam pemilihan nanti," tandasnya.(OL-5)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved