Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengumumkan nama calon anggota legislatif eks koruptor, dianggap sebagai sebuah pencitraan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Mardani, Ray Rangkuti angkat bicara. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan KPU semata untuk mendapatkan kepercayaan publik mengenai terbukanya rekam jejak para caleg mantan koruptor yang berlenggang di Pemilu 2019.
"Apa pentingnya KPU lakukan pencitraan, kan dia bukan politisi yang butuh citra. Dia hanya butuh kepercayaan publik. Itu yang saya kira," ujar Ray saat berada di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (30/1).
Baca juga: KPU: Yang Diumumkan, Caleg dengan Ancaman 5 Tahun Penjara
Lebih lanjut, Ray mengatakan apa yang dilakukan KPU dengan mengumumkan nama caleg mantan koruptor merupakan bentuk penegahan kembalinya napi koruptor kembali ke politik. Kemudian ia menuturkan ada manfaat yang didapati pemilih jika caleg mantan koruptor diumumkan ke publik.
"Pemilu tidak hanya mewadahi hak orang untuk dipilih, juga mewadahi hak orang mendapatkan calon pemimpin yang baik. Oleh karena itu harus dibuat sistem untuk memastikan orang (caleg) baik yang akan dipilih, bukan org yang bermasalah. Jadi mengumumkan itu sudah paling minimal," tandasnya. (Ins)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved