Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terhadap lima pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dikhawatirkan mengganggu persiapan atlet menuju SEA Games 2019. Pasalnya, pegawai yang diduga terlibat suap itu, ialah mereka yang memang bersinggungan dengan program latihan untuk para atlet.
Salah satu dari lima pegawai itu bahkan merupakan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi. Saat ini, jabatan eselon 1 tersebut diduduki Mulyana.
Namun, Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto menegaskan OTT KPK tidak akan menghambat atlet berlatih.
Baca juga: Sesmenpora Janjikan Bantuan Hukum untuk Pejabat yang Terkena OTT
“Tapi, nanti tergantung kebijakan Menpora. Apakah nanti, mungkin ada pelaksana tugas. Sementara ini, kami tunggu kabar dari KPK, apakah pegawai kami hanya dimintai keterangan atau bagaimana. Kami tunggu, perkembangan biasanya 1x24 jam. Kesimpulannya bisa diketahui setelah KPK menjelaskan,” kata Gatot.
Adapun Kemenpora, saat ini, melalui Deputi yang dipimpin Mulyana tengah mengumpulkan proposal permohonan anggaran latihan dari setiap induk cabang olahraga (cabor).
Rencananya, setelah proposal itu dianalisa, akan dilakukan pencairan dana ke induk cabor pada Januari tahun depan. (OL-2)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved