Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto menyatakan bakal ada bantuan hukum bagi pejabat Kemenpora yang dilaporkan tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bantuan hukum so pasti. Pasti ada bantuan hukum dari tim legal kami," kata Gatot, di Jakarta, Selasa (18/12) malam.
Menurut dia, kejadian operasi tangkap tangan (OTT) diyakini tidak membuat persiapan untuk ajang SEA Games terhenti.
Ia juga mengemukakan bahwa pihaknya masih akan menunggu perkembangannya selama 1x24 jam.
Dengan kata lain, lanjutnya, kesimpulan ke depannya akan bisa diketahui dari KPK.
Baca juga: OTT Pejabat Kemenpora Diduga terkait Dana Hibah
"Kami sedih kalau ini betul terjadi," katanya pula.
Padahal, Gatot mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah berkali-kali menyatakan bahwa segala sesuatu harus sesuai aturan yang berlaku.
Sesmenpora sebelumnya menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi adanya penggeledahan dan pejabat yang dibawa KPK pada Selasa malam sekitar pukul 20.00 WIB.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara persis mengenai apa kasus yang melatarbelakangi terjadi OTT oleh komisi antirasuah tersebut.
Gatot juga mengatakan bahwa tidak mengetahui apakah ada barang-barang dari dalam Kemenpora yang disita atau tidak oleh petugas. (OL-2)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved