Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) resmi menetapkan tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim itu adalah Khofifah Indar Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang diusung 15 partai politik, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda dan Partai Prima yang tidak lolos verifikasi.
Kemudian Tris Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura serta Luluk Hamidah dan Lukmanul Khakim diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca juga : Pilgub Jatim Dipastikan tidak Diikuti Calon Perseorangan
Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi mengatakan, ditetapkannya tiga paslon itu sesudah berbagai berkas persyaratan telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh tim verifikator.
"Berdasarkan proses verifikasi berkas, baik persyaratan pencalonan maupun syarat calon, dan beberapa persyaratan yang lain sudah kami periksa semua melalui tim verifikator kami dan ketiganya kami nyatakan diterima," ujar Aang di kantor KPU Jatim, Minggu (22/9).
Untuk proses selanjutnya, ketiga paslon itu wajib mengikuti tahap pengundian nomor urut melalui rapat pleno terbuka di ballroom Hotel Mercure Darmo Surabaya, Senin (23/9) mulai pukul 12.00 WIB,.
Setiap paslon akan diundang dan diperbolehkan membawa 150 orang pendukung ke dalam arena, termasuk jajaran partai politik pengusung. "Jatim secara resmi perhari ini ada tiga paslon yang ditetapkan dan selanjutnya akan mengikuti proses pengundian nomor urut di tanggal 23 September 2024," jelasnya. (N-2)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved