Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Minggu (22/9) memulai rangkaian awal Deklarasi Pilkada Damai dan Kampanye di area Car Free Day (CFD) Jalan Jenderal Sudirman Makassar, dengan titik awal depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat.
"Kita membuat kegiatan Jalan Santai Pilkada dengan Tema Pilkada Damai dan Bermartabat. Sore ini juga akan dilaksanakan rangkaian Kirab Pilkada di beberapa kecamatan secara serentak," kata Komisioner KPU Makassar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan Sumbar Daya Manusia, M Abdi Goncing.
Selanjutnya, Senin (23/9), akan dilakukan pencabutan nomor urut, akan dilanjutkan dengan Deklarasi Kampanye dan Pilkada Damai bersama para paslon beserta, partai pengusung, tokoh masyarakat dan tokoh agama. "Kemudian pada tanggal 24 september 2024, akan ditutup dengan pelaksanaan Dzikir dan Do'a Bersama, guna menyongsong kampanye yang Damai, Berbudaya dan Bermartabat," seru Abdi.
Baca juga : 375 Personel Gabungan Amankan Pendaftaran Pilwakot Makassar
Sebelumnya, KPU Makassar, telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Makassar, untuk Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sebanyak 1.037.164, yang tersebar dari 154 keluarah di 15 kecamatan. Terdiri atas 501.571 pemilih laki-laki, dan 535.593 pemilih perempuan.
Termasuk penetapan jumalh Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.877 TPS, terdiri dari 1.870 TPS reguler dan tujuh TPS khusus. "TPS khusus ini adalah 2 TPS khusus di Lapas Kelas 1 Makassar, 3 TPS di Rutan Kelas 1 Makassar, 1 TPS Khusus di Perhimpunan Mandiri Kusta (Permata) dan 1 TPS Khusus di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar," tambah Abdi.
Pilkada Makasaar atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, diikuti empat pasangan calon, yaitu Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, Indira Jusuf Ismail-Ilham Fauzi Ari, dan Andi Seto Asapa-Rezki Mufliati Lutfi. (N-2)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved