Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos mendeklarasikan diri sebagai istri dari Zulkarnain Awat Amir. Suaminya kini merupakan bakal calon bupati Maluku Tengah pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
Tak hanya itu, Betty mengaku sudah mengundurkan diri sebagai Koordinator Wilayah Maluku dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Merespons itu, Direktur Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai bahwa hal ini jadi konflik kepentingan.
Baca juga : Ada yang Gugur, Pilbup Banyumas Hanya Diikuti Satu Pasang Calon
“Konflik kepentingan tentu ada di Ibu Betty, karena beliau kan anggota KPU RI,” tegas perempuan yang akrab disapa Ninis kepada Media Indonesia, Kamis (5/9/2024).
Memang, kata Ninis, tidak ada larangan kalau pasangan dari anggota KPU tidak boleh mencalonkan diri. Apalagi penyelenggara pilkada merupakan KPU di daerah.
Namun, Ninis menuturkan KPU RI adalah penanggung jawab akhir dari pelaksanaan pilkada. Sehingga, Betty selaku komisioner KPU RI dan suami yang maju pilkada perlu mendeklarasikan ke publik.
Ninis juga mengatakan Betty juga bisa memilih untuk non-aktif sementara sebagai Komisioner KPU RI hingga Pilkada 2024 selesai.
“Langkah (non-aktif) itu bisa saja diambil untuk memastikan bahwa tidak konflik kepentingan. Tapi setidaknya yang paling minimal dilakukan adalah deklarasi ke publik, bahkan seharusnya itu sudah dilakukan saat sebelum pendaftaran,” tandas Ninis. (Ykb/P-3)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved