Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) membantah adanya fenomena joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk keperluan data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Anggota sekaligus Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, kerja-kerja yang dilakukan pantarlih terdeteksi.
Ia menjelaskan, pematauan kerja pantarlih dimungkinkan karena pihaknya menggunakan e-Coklit pada gawai yang digunakan pantarlih saat coklit ke rumah-rumah warga. "Di e-Coklit kelihatan ada (keteraga) latitude longitudinal ketika dia (pantarlih) kerja dari rumah ke rumah," terangnya, Minggu (21/7).
Menurut Betty, setiap satu pekan, pantarlih akan dievaluasi oleh PPS di tingkat kelurahan. Evaluasi itu juga sekaligus menjadi wadah bagi pantarlih untuk meneritakan dan bertanya mengenai kegiatan coklit ke rumah-rumah warga.
Baca juga : Kapan Gaji Pantarlih Pilkada 2024 Cair? Cek Jadwal dan Nominalnya
Lebih lanjut, pihaknya membantah adanya fenomena joki pantarlih yang terjadi di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil supervisi dan konfirmasi yang dilakukan KPU RI ke KPU Provinsi DKI Jakarta, tidak ditemukan adanya joki pantarlih.
"Mereka (KPU DKI Jakarta) sudah lapor balik dan melakukan hak jawab terkait itu, karena sesungguhnya tidak benar ada joki dan sudah dikomunikasikan kepada Bawaslu," tandas Betty.
Sebelumnya, anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI mengungkap setidaknya ada 42 joki pantarlih di DKI Jakarta. 41 di antarnya teradapat di Jakarta Selatan, sedangkan satunya di Jakarta Utara. (Z-6)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Bawaslu menemukan dugaan adanya ribuan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang terlibat dalam partai politik.
Masalah pelanggaran saat tahap awal penyelenggaraan pilkada atau pemuakhiran data pemilih adalah hal klasik.
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved