Dukung Ahmad Ali di Pilgub Sulteng, PKB Siapkan Sanksi Bagi Kader yang Abai Putusan Partai

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyiapkan sanksi untuk para kader dan pengurus partai yang tidak mendukung keputusan DPP dalam menentukan bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024.

"Keputusan yang sudah diambil DPP PKB wajib dikawal dan dimenangkan. Jika nanti ada kader, pengurus, yang tidak disiplin, pasti DPP PKB akan mengambil tindakan," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (20/7).

Jazilul Fawaid, yang kerab dengan sapaan Gus Jazil, menegaskan para kader dan pengurus partai, wajib mengawal dalam satu barisan, untuk mengamankan apa yang menjadi keputusan DPP PKB, di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

Gus Jazil menyatakan, khusus untuk Pilkada Sulawesi Tengah, PKB telah menetapkan dukungan kepada pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (AA-AKA), sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

"Karena ini membangun soliditas dan solidaritas bukan untuk kepentingan satu dua orang, tetapi kepentingan satu Sulteng, dan juga kepentingan misi PKB," tandasnya.

Untuk mengusung satu pasang calon di Pilkada Sulteng, dibutuhkan 20% dari 55 kursi DPRD Sulteng periode 2024-2029.

Pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri telah diusung Partai NasDem dengan delapan kursi, PKB lima kursi, Gerindra tujuh kursi, PAN 2 kursi, Hanura satu kursi, dan PPP satu kursi.

Sementara, kader PKB atas nama Renny Lamajido, menjadi bakal calon wakil gubernur berpasangan dengan Anwar Hafid. Mereka saat ini didukung tiga partai politik yakni Demokrat delapan kursi, PKS lima kursi, dan PBB satu kursi.

Terhadap salah seorang kader PKB, yang memilih sebagai bakal calon wakil gubernur dari partai lain tersebut, Guz Jazil menegaskan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi. (Z-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama