PKB Sambut Baik Wacana Menduetkan Kader PDIP dengan Anies di Pilkada Jakarta

Bupati Cilacap Kena OTT, Pakar: Biaya Politik Mahal Picu Korupsi Pasca-Pilkada

Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.

Pengamat Soroti Tingginya Biaya Politik pada Pilkada Langsung

Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.

500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Evaluasi Pilkada Dinilai Mendesak

Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.

Biaya Politik yang Tinggi dalam Pilkada Jadi Persoalan Serius

Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.

Wacana Pilkada tak Langsung Jadi Ancaman untuk Demokrasi Lokal

Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.

BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal

Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.

PKB Dorong RUU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Hitungan Kursi Pileg

Ia berharap pembahasan resmi RUU Pemilu dapat segera bergulir dalam waktu dekat melalui panitia kerja (panja) atau mekanisme lainnya.

Hadiri Muscab PKB, Rano Karno Ajak Kolaborasi Tuntaskan Masalah Jakarta

Rano menekankan pentingnya dukungan politik dari seluruh tingkatan kepengurusan PKB terhadap tiga sektor fundamental di Jakarta, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

PKB DKI Bidik Pemilih Muda, Kawal Isu Lingkungan Menuju Pemilu 2029

DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta menyusun struktur organisasi menyongsong musim politik atau pemilu 2029.

Cak Imin Buka Suara Usai Bupati Cilacap Terjaring OTT KPK

Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi bermodus THR.

Terjaring OTT KPK, Bupati Cilacap dari Partai Apa?

KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Simak profil lengkap dan karier politiknya di sini.

PKB Tanggapi OTT Bupati Cilacap

Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia