Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGAWAS Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan menjalani rapid test untuk deteksi adanya penyebaran virus Covid-19. Dari 725 orang pengawas TPS yang menjalani rapid test, ternyata 22 orang hasilnya reaktif sehingga harus melakukan rapid test ulang.
"Ada 22 orang hasilnya reaktif. Sementara tujuh orang lagi tidak hadir saat rapid test berlangsung. Mereka semua akan kita rapid test ulang. Jadwalnya sendiri masih diagendakan," kata Ketua Bawaslu OKU, Dewantara Jaya, Jumat (4/12).
Dijelaskan Dewantara, jika nanti hasil rapid test kedua tetap hasilnya reaktif atau tujuh orang yang tidak hadir tetap berhalangan datang, maka pihaknya akan langsung melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Penggantinya adalah Pengawas TPS yang posisi rangkingnya persis di bawah yang lulus sekarang," kata dia.
Menurut Dewantara, rapid test ini sendiri dilakukan secara bertahap terhadap Pengawas TPS se Kabupaten OKU yang baru saja dilantik dan diambil sumpah beberapa waktu lalu. Tujuan rapid test ini untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU tahun 2020 pada 9 Desember mendatang.
Dewantara menambahkan dalam pelaksanaanya bukan hanya Pengawas TPS yang dilakukan rapid test, melainkan secara bertahap juga dilakukan terhadap Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan Desa. Bahkan ke tingkat Bawaslu Kabupaten OKU.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan daripada kesehatan pengawas pemilihan umum di jajaran Bawaslu OKU. Ditegaskan Dewantara, semua wajib mengikuti rapid test karena merupakan salah satu persyaratan yang harus dijalankan saat akan melaksanakan tugas pengawasan di lapangan terutama
menghadapi tahapan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. (OL-13)
Baca Juga: 3M dan 3T untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved