Hardiknas dan Fondasi yang Retak: Saat Literasi Anak tak lagi Bisa Ditunda

HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas) tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan yang seragam dan repetitif. Momentum itu seharusnya menjadi ruang refleksi yang jujur meskipun kenyataan yang dihadapi masih menunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan. Pertanyaan paling mendasar yang layak diajukan hari ini sederhana, tetapi mendesak: apakah anak-anak Indonesia benar-benar mampu membaca dengan baik?

Di banyak ruang kelas sekolah dasar, fondasi pendidikan mengalami retakan yang tidak selalu terlihat, tetapi berdampak nyata. Literasi yang berarti kemampuan membaca, memahami, dan memaknai teks yang seharusnya menjadi pijakan utama justru belum tertanam kuat. Saat ini anak mampu melafalkan kata, tetapi gagal memahami isi bacaan. Mereka membaca tanpa mengerti. Mereka menuntaskan teks tanpa menangkap gagasan. Situasi itu bukan sekadar persoalan teknis belajar membaca. Itu krisis fundamental yang menentukan kualitas pembelajaran anak di seluruh jenjang berikutnya.

Berbagai studi internasional telah lama memberi peringatan. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) secara konsisten menempatkan kemampuan literasi siswa Indonesia di bawah rata-rata global. Di tingkat nasional, asesmen nasional menunjukkan sebagian besar siswa belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi membaca. Laporan Bank Dunia bahkan menegaskan fenomena learning poverty, yaitu kondisi ketika anak usia 10 tahun di Indonesia belum mampu membaca dan memahami teks sederhana sesuai dengan standar usia mereka.

Baca juga : Komitmen Hadirkan Pendidikan Bermutu Digaungkan di Momen Peringatan Hardiknas

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Angka itu mencerminkan realitas di lapangan: siswa kelas awal SD yang belum tuntas membaca, tetapi tetap naik kelas; guru yang dikejar target kurikulum di tengah keterbatasan waktu untuk penguatan dasar; serta sistem pendidikan yang lebih sibuk pada kelengkapan administrasi ketimbang kedalaman kompetensi. Pandemi memperparah situasi melalui fenomena learning loss, yakni kemunduran kemampuan belajar dasar akibat terganggunya proses pembelajaran, sementara persoalan literasi sejatinya telah lama mengendap.

Baca juga : Pemerintah Harus Punya Strategi Jangka Panjang Dalam Sektor Pendidikan

PERSOALAN MENDASAR

Visi besar pendidikan nasional terus berkembang. Berbagai gagasan seperti profil pelajar Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi, hingga digitalisasi pendidikan terus didorong. Arah itu penting dan relevan. Namun, ada persoalan mendasar yang tidak bisa diabaikan: upaya mendorong pembelajaran tingkat tinggi berjalan di atas kemampuan literasi dasar yang belum dikuasai secara merata.

Kesenjangan antara visi dan realitas menunjukkan persoalan serius dalam implementasi kebijakan. Program literasi kerap hadir sebagai kampanye simbolis, belum menjelma praktik pembelajaran sehari-hari. Dampaknya terlihat nyata di ruang kelas: siswa tetap naik jenjang tanpa penguasaan membaca yang memadai, sementara intervensi yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan. Buku tersedia, tetapi belum menjadi kebiasaan. Pelatihan guru berlangsung, tetapi dampaknya belum terasa di kelas.

Beban administratif memperumit keadaan. Guru yang seharusnya fokus membimbing siswa membaca dan memahami teks justru tersandera oleh laporan dan tuntutan birokrasi. Waktu belajar yang seharusnya memperkuat fondasi literasi terkikis oleh aktivitas yang tidak berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.

Ketimpangan akses memperlebar persoalan. Ketimpangan itu tidak hanya terjadi antarwilayah, tetapi juga antarkelompok sosial. Anak-anak dari keluarga dengan akses buku dan lingkungan belajar yang baik memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan literasi sejak dini.

Sebaliknya, anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan sumber daya harus berjuang lebih keras hanya untuk mencapai kemampuan membaca dasar. Ketimpangan itu, jika tidak diatasi secara sistematis, akan terus mereproduksi kesenjangan pendidikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketersediaan buku bacaan anak berkualitas masih timpang. Banyak anak tumbuh tanpa lingkungan literasi yang memadai. Rumah tanpa buku, sekolah kekurangan bahan bacaan, perpustakaan belum berfungsi optimal. Kondisi itu menjadikan kebiasaan membaca sulit tumbuh.

Persoalan literasi tidak lagi dapat dibebankan pada sekolah semata. Isu itu telah menjelma menjadi persoalan ekosistem. Pemerintah mencoba meluncurkan berbagai kebijakan dan program. Ukuran keberhasilan tidak terletak pada banyaknya program, melainkan pada dampaknya di ruang kelas. Pertanyaan kunci tidak berubah: apakah kemampuan membaca anak Indonesia hari ini benar-benar membaik? Tanpa jawaban yang jelas, berbagai program berisiko berjalan tanpa arah dan tanpa dampak yang terukur. Jawaban yang belum meyakinkan tentu menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan yang ada.

LANGKAH TERFOKUS

Perbaikan literasi dasar membutuhkan langkah yang terfokus. Kemampuan membaca di kelas awal tingkat SD harus menjadi prioritas absolut tanpa kompromi. Anak dengan kemampuan literasi buruk tidak boleh dipaksa mengejar materi yang lebih kompleks.

Dukungan terhadap guru harus konkret. Pendampingan berkelanjutan, penyederhanaan beban administratif, serta penyediaan metode pembelajaran membaca yang efektif menjadi kebutuhan mendesak. Guru membutuhkan ruang untuk mengajar, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Tanpa dukungan yang memadai, guru akan terus berada dalam posisi reaktif alias mengejar target, bukan memastikan pemahaman siswa benar-benar terbentuk. Intervensi harus berbasis data. Asesmen diagnostik sederhana perlu dilakukan secara rutin untuk memetakan kemampuan membaca setiap siswa. Dengan demikian, pelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata, bukan diseragamkan.

Ketersediaan buku bacaan anak harus menjadi agenda nasional. Buku bukan pelengkap, melainkan infrastruktur utama literasi. Pemerintah, penerbit, sekolah, dan masyarakat perlu memastikan buku anak berkualitas mudah diakses, terjangkau, dan hadir dalam keseharian anak. Tanpa buku, literasi tidak akan tumbuh. Budaya membaca harus dibangun sebagai kebiasaan, bukan program sesaat. Interaksi anak dengan buku perlu berlangsung rutin dalam suasana yang menyenangkan. Dari situlah pemahaman dan kecintaan terhadap membaca tumbuh secara alami.

Krisis literasi berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Ketidakmampuan membaca dengan benar sejak dini menghambat kemampuan berpikir kritis, menyerap informasi, dan bersaing di masa depan. Dalam konteks bonus demografi, kegagalan memperbaiki literasi dasar berpotensi mengubah peluang menjadi beban.

Investasi pada buku bacaan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional. Negara dengan tingkat literasi tinggi menunjukkan pola yang sama: buku hadir dekat dengan anak, murah, mudah diakses, dan menjadi bagian dari keseharian. Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal itu.

MOMENTUM HARDIKNAS

Persoalan literasi tidak bisa terus ditutup dengan retorika tahunan tanpa ukuran yang jelas. Indikator keberhasilan harus tegas dan terbuka: capaian membaca siswa kelas awal, distribusi antarwilayah, serta efektivitas intervensi. Transparansi menjadi kunci agar publik dapat mengawal kebijakan. Tanpa akuntabilitas, program literasi hanya akan menjadi jargon tanpa dampak nyata.

Penguatan literasi juga membutuhkan komitmen lintas sektor yang lebih terintegrasi. Kementerian pendidikan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan kebijakan dari sektor lain, termasuk penyediaan akses buku murah, penguatan perpustakaan daerah, hingga dukungan terhadap industri perbukuan nasional. Tanpa kolaborasi yang terarah, upaya peningkatan literasi akan berjalan parsial dan sulit menghasilkan dampak yang signifikan.

Hardiknas tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tetapi harus menjadi titik balik. Tanpa perubahan nyata dalam cara kebijakan dijalankan di lapangan, momentum itu hanya akan berulang sebagai rutinitas tanpa dampak. Fokus pendidikan perlu dikembalikan pada hal paling mendasar: kemampuan literasi. Fondasi yang retak tidak bisa ditambal dengan retorika. Perbaikan menuntut keberanian mengakui masalah dan ketegasan bertindak.

Masa depan bangsa bergantung pada satu hal yang tidak bisa ditawar: setiap anak Indonesia harus mampu membaca dan memahami apa yang dibaca.

Tanpa itu, seluruh visi besar pendidikan tidak lebih dari bangunan di atas fondasi yang rapuh.