Dampak Geopolitik dan Ujian Disiplin Fiskal

DI tengah ekspansi belanja untuk membiayai program pemerintah, Indonesia memasuki fase ekonomi yang semakin kompleks. Tekanan terhadap APBN 2026 tidak lagi semata berasal dari kebutuhan pembiayaan domestik, tetapi juga dari dampak geopolitik global yang kian intens.

Eskalasi konflik AS-Israel versus Iran telah mendorong lonjakan harga minyak dunia sekaligus meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Harga minyak yang bergerak menuju kisaran US$100 per barel, disertai depresiasi rupiah yang menembus Rp17.000 per dolar AS, menjadi kombinasi tekanan yang signifikan bagi APBN.

Di sinilah APBN diuji dalam fungsi klasiknya sebagai stimulus pertumbuhan sekaligus shock absorber. Dari sisi belanja negara, kenaikan harga minyak secara langsung meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi. Dalam APBN 2026, alokasi subsidi energi diperkirakan berada di kisaran Rp200 triliun. Total beban energi bisa mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun jika tekanan berlanjut.

Baca juga : Pengamat: Meningkatnya Tensi Geopolitik Global Ancam Stabilitas Domestik

Sensitivitas fiskal terhadap harga minyak sangat signifikan. Berbagai estimasi menunjukkan bahwa setiap kenaikan US$1 per barel di atas asumsi ICP dapat menambah tekanan terhadap APBN sekitar Rp4 triliun–Rp6 triliun, bergantung pada skema subsidi energi, nilai tukar, dan volume konsumsi domestik. Artinya, jika harga minyak melonjak dari US$80 ke US$100 per barel, terdapat potensi tambahan tekanan fiskal Rp80 triliun–Rp120 triliun hanya dari kanal energi.

Dalam kondisi belanja negara yang dianggarkan lebih dari Rp3.842 triliun, tekanan ini tidak mudah diserap. Terlebih lagi, APBN Indonesia memiliki tingkat rigiditas yang tinggi. Belanja pegawai, bantuan sosial, dan subsidi merupakan komponen yang sulit disesuaikan dalam jangka pendek. Akibatnya, lonjakan subsidi energi berisiko menggeser belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dari sisi nilai tukar dan pembiayaan, depresiasi rupiah membawa konsekuensi yang tidak kalah serius. APBN 2026 disusun dengan asumsi kurs Rp16.500. Berbagai studi mengestimasi bahwa setiap pelemahan nilai tukar sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi menambah tekanan terhadap defisit APBN Rp5 triliun–Rp7 triliun, melalui peningkatan belanja subsidi energi, biaya utang, dan belanja berbasis impor, sehingga pelemahan Rp500 menyebabkan tambahan beban APBN Rp25 triliun–Rp35 triliun.

Baca juga : Menakar Efektifitas Wacana Potong Gaji Presiden hingga Wakil Presiden demi Penghematan

Selain itu, depresiasi rupiah juga mendorong kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN). Dalam situasi ketidakpastian, investor menuntut imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi risiko yang meningkat. Ini berarti biaya utang pemerintah meningkat, dan ruang fiskal semakin tertekan. Defisit yang semula diperkirakan Rp600 triliun–Rp700 triliun atau 2,68% dari PDB terancam membengkak melampaui batas psikologis 3%. Dalam kondisi pasar keuangan yang volatil, menjaga kepercayaan investor menjadi krusial. Ketika kredibilitas fiskal goyah, beban pembiayaan dapat meningkat secara signifikan karena naiknya suku bunga.

DILEMA KEBIJAKAN

Dalam konteks tekanan ini, perdebatan tentu akan menyinggung program-program pemerintah. Perdebatan juga soal timing implementasi, yakni dijalankan pada saat ruang fiskal sedang menyempit akibat tekanan eksternal.

Di sinilah dilema kebijakan muncul. Pemerintah dihadapkan pada dua tuntutan: menjaga daya beli masyarakat melalui belanja negara, sekaligus mempertahankan kredibilitas fiskal di mata pasar. Jika program dilakukan tanpa perhitungan matang, risiko yang muncul bukan hanya defisit yang melebar, tetapi juga tekanan terhadap nilai tukar, kenaikan inflasi, dan meningkatnya biaya utang.

Di sisi yang lain, disiplin fiskal tidak boleh dimaknai sebagai penghematan yang membabi buta. Efisiensi yang dilakukan secara serampangan berisiko memperdalam perlambatan ekonomi. Selama ini, belanja pemerintah merupakan salah satu motor utama pertumbuhan. Ketika belanja ditekan tanpa prioritas, maka konsumsi melemah, investasi tertahan, dan penciptaan lapangan kerja melambat.

Lebih jauh lagi, pemotongan anggaran pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan riset berpotensi mengganggu fondasi pertumbuhan jangka panjang. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, pengurangan investasi pada human capital justru akan memperbesar risiko middle-income trap.

Karena itu, yang dibutuhkan ialah disiplin fiskal yang cerdas. Disiplin yang mampu membedakan antara belanja yang produktif dan yang tidak, antara efisiensi strategis dan sekadar pemotongan anggaran. Dalam situasi tekanan geopolitik saat ini, setiap rupiah dalam APBN harus bekerja lebih efektif.

CERMIN NEGARA LAIN

Pelajaran penting bisa diambil dari pengalaman Brasil dan Venezuela yang pernah berada pada persimpangan serupa. Tahun 2002, ketika Luiz Inacio Lula da Silva terpilih sebagai Presiden Brasil, pasar merespons dengan kepanikan. Nilai tukar melemah, inflasi meningkat, dan kepercayaan investor menurun.

Program populis seperti Fome Zero (Zero Hunger) yang ia usung sempat dipersepsikan akan memperburuk kondisi fiskal. Namun, alih-alih berkukuh pada agenda populis secara kaku, Lula justru melakukan policy switch: mengoreksi desain kebijakan, menjaga disiplin fiskal, dan mengadopsi pendekatan ekonomi yang lebih moderat untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Hasilnya, program sosial tetap berjalan, tetapi dalam kerangka fiskal yang kredibel. Bahkan, program pengentasan kemiskinan seperti Bolsa Familia hanya memakan sekitar 0,5% dari PDB, tetapi mampu mengangkat jutaan penduduk keluar dari kemiskinan dan menurunkan ketimpangan secara signifikan. Lula menunjukkan satu hal penting: populisme tidak mesti ditinggalkan, tetapi harus didisiplinkan.

Sebaliknya, pengalaman Hugo Chavez di Venezuela menunjukkan jalan yang berbeda. Chavez tetap mempertahankan ekspansi belanja sosial berbasis pendapatan minyak tanpa penyesuaian fiskal yang memadai. Subsidi besar, kontrol harga, dan ekspansi negara dalam ekonomi dilakukan secara agresif tanpa menjaga keseimbangan makro.

Konsekuensinya sangat mahal. Inflasi terus meningkat hingga mencapai 69% pada 2014, dan kemudian melonjak menjadi hiperinflasi tak terkendali. Nilai tukar runtuh, kelangkaan barang terjadi secara luas, dan ekonomi Venezuela mengalami kontraksi yang dalam. Dalam banyak literatur, episode ini menjadi contoh klasik bagaimana kombinasi populisme tanpa disiplin fiskal dapat berujung pada kegagalan negara (state failure).

Perbandingan ini memberikan ilustrasi kontras yang sangat jelas. Brasil memilih mengoreksi populisme dibarengi disiplin fiskal. Venezuela memilih mempertahankan populisme tanpa koreksi. Hasil akhirnya pun berbeda secara fundamental.

Bagi Indonesia, ilustrasi itu sangat relevan dalam konteks saat ini. Indonesia tidak perlu memilih antara menjadi ‘Brasil’ atau ‘Venezuela’, tetapi Indonesia harus belajar dari keduanya. Dari Brasil, kita belajar bahwa keberanian politik harus diimbangi dengan fleksibilitas kebijakan dan disiplin fiskal. Dari Venezuela, kita diingatkan bahwa kekakuan kebijakan tanpa koreksi justru dapat membawa ekonomi pada jurang krisis.

Dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, justru diperlukan keberanian untuk melakukan kalibrasi ulang: menyesuaikan skala, memperbaiki targeting, mengubah skema pembiayaan, dan memastikan bahwa program berjalan.

Di tengah tekanan geopolitik, fluktuasi harga minyak, dan pelemahan nilai tukar, disiplin fiskal bukanlah penghambat bagi kebijakan sosial, melainkan prasyarat agar kebijakan tersebut dapat bertahan dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.

Indonesia masih memiliki ruang untuk memilih jalannya. Akan tetapi, waktu untuk belajar dari sejarah tidak pernah panjang.