Banggar DPR: Defisit APBN akan Dijaga di Bawah 3%

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dijaga di bawah batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. 

Said mengatakan komitmen tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memberikan sinyal positif bagi pasar dan investor.

Menurutnya, DPR melalui Banggar berkomitmen untuk tetap mematuhi kerangka kebijakan fiskal yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk terkait batas defisit anggaran negara.

Baca juga : Jaga Stabilitas APBN di Tengah Ketidakpastian Global, Ini Rekomendasi Banggar DPR

“Sebagai Ketua Banggar, kami patuh terhadap Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Batas defisit kita 3% dari PDB, dan saya tidak pernah punya pikiran untuk melampaui batas itu,” ujar Said dalam keterangan yang dikutip, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, hingga saat ini kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam koridor yang relatif aman. Banggar memperkirakan defisit APBN masih dapat dijaga di kisaran 2,8% dari PDB. Karena itu, katanya, tidak ada skenario yang mengarah pada pelampauan batas defisit yang telah ditetapkan.

“Saya kira defisit kita masih bisa dijaga di sekitar 2,8%. Kita tidak perlu khawatir berlebihan selama pengelolaan fiskal dilakukan secara disiplin,” jelasnya.

Baca juga : APBN Februari 2026 Defisit Rp135,7 T, Ekonom: Karena Pengeluaran Meningkat di Awal Tahun

Said menambahkan, berbagai dinamika global, termasuk gejolak geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia, memang berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian. Namun, ia menilai pemerintah memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk melakukan mitigasi terhadap berbagai risiko tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat manajemen fiskal melalui penajaman program prioritas serta pengelolaan belanja negara yang lebih efektif. Langkah tersebut diyakini dapat menjaga kesehatan fiskal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ia juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap batas defisit bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga menyangkut kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia di mata dunia. “Ini juga menjadi sinyal bagi pasar dan investor bahwa fondasi fiskal kita sehat, stabil, dan berkelanjutan,” tegas Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

"Banggar DPR RI akan terus mengawal kebijakan fiskal pemerintah agar tetap berada dalam kerangka yang prudent serta mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global," pungkasnya. (E-4)