NEWSTICKER

Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang

Virdika Rizky Utama Peneliti Para Syndicate, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

11/6/2024 04:00

Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang — Ilustrasi MI(Seno)

PEMBERLAKUAN PP No 25/2024 oleh pemerintah Indonesia yang memberikan konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, terutama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendukung kebijakan itu dan mendapat izin tambang, telah menimbulkan perdebatan sengit. Pemerintah dan para pendukung kebijakan itu berargumen bahwa langkah tersebut mengakui kontribusi historis kelompok-kelompok agama terhadap bangsa dan memberdayakan komunitaskomunitas keagamaan secara ekonomi.

Namun, analisis kritis mengungkapkan kelemahan signifikan dalam kebijakan itu, yang berasal dari kesalahpahaman tentang peran agama dalam negara sekuler, potensi risiko lingkungan dan manajerial, implikasi terhadap tata kelola demokratis, dan manfaat yang tidak pasti bagi masyarakat lokal.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8906

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

Penerimaan Konsesi Tambang Dikhawatirkan Repotkan Muhammadiyah
29/7/2024 17:16
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai penerimaan konsesi tambang bagi Muhammadiyah akan sangat rawan dan membuat repot penerima konsesi.
PBNU Sambut Baik Perpres 76/2024, Ikuti Aturan Main agar Konsesi yang Diberikan Halal
23/7/2024 18:27
KETUA PBNU KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan PBNU akan mengikuti saja aturan main yang ditentukan oleh pemerintah, agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU ini halal.
Din Syamsuddin Tuding Ormas Keagamaan Diizinkan Kelola Tambang Bermotif Ambil Hati
04/6/2024 11:19
Din Syamsuddin mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak kebijakan itu. Pemberian konsesi itu disebut lebih banyak mudharat daripada maslahatnya.
Penegakan Hukum kepada Perusahaan Penyebab Karhutla Perlu Digalakkan
12/8/2023 18:15
"Sayangnya, tidak semua korporasi melakukan kegiatan verifikasi ini, sehingga kalau benar terjadi kebakaran maka itu akan menjadi masalah besar bila tidak tertangani dari awal,"
Walhi Ingatkan Pemerintah untuk Upayakan Pencegahan Karhutla Sejak Dini
27/7/2023 20:16
Berdasarkan pemantauan Walhi, sejak Januari hingga Juni 2023 ada sebanyak 7.857 titik panas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.080 titik panas berada di wilayah konsesi
Karyawan Lokal PT Vale Indonesia Buktikan Komitmen dan Dedikasi
02/8/2024 07:20
Jumlah karyawan di PT Vale pada 2023 berjumlah 3.023 orang, terdiri dari 2.714 laki-laki dan 309 perempuan. Seluruh karyawan bekerja penuh waktu, tanpa pekerja borongan.
Sekalipun Ditawarkan IUP, PGI Tetap tidak akan Menerima
01/8/2024 08:42
PGI mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi dalam hal ini. PGI menilai sedikitnya dua hal dari Presiden akan hal ini.
Muhammadiyah Hargai Perbedaan Pendapat Terkait Konsesi Tambang
31/7/2024 17:33
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
Petrindo Jaya Kreasi Bukukan Laba Bersih US$30 Juta di Semester I 2024
30/7/2024 21:33
PT Petrindo Jaya Kreasi membukukan laba bersih sebesar US$30 juta pada semester pertama 2024. Angka itu mengalami peningkatan dari posisi laba US$11 juta di semester pertama 2023.
PAN Apresiasi Sikap Muhammadiyah soal Izin Tambang
30/7/2024 19:36
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Selain Lingkungan, Perekonomian Warga Pascatambang harus Jadi Fokus Perusahaan Tambang
30/7/2024 16:06
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi penambangan ini, merupakan salah satu poin penting dalam prinsip Good Mining Practice.