Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI kita yang satu ini terus saja mengulang perilakunya yang tidak etis, baik sebagai seorang pejabat publik maupun sebagai seorang yang mengaku berpendidikan tinggi. Dalam unggahan Tiktok @drtonysetiobudi sekitar Mei 2023 berjudul ‘Pemerasan Terselubung di Dunia Kedokteran’, Menkes (yang bukan dokter) mempertanyakan mengapa harus ada STR dan SIP, kenapa tidak disatukan saja, kenapa perlu direvalidasi setiap 5 tahun. Bahkan Menkes ‘menuduh’ adanya pemerasan terselubung terkait dengan jumlah dana yang besar (Rp6 juta per 5 tahun untuk seorang spesialis, dikalikan 75 ribu orang, jumlahnya Rp450 miliar).
Ini hoaks yang nyata karena biaya pengurusan STR hanya Rp300 ribu setiap lima tahun dan masuk ke kas negara sebagai PNBP. Tapi sebagai anggota perhimpunan spesialis bedah saraf, juga beberapa perhimpunan spesialis lain, ada kewajiban iuran bulanan sebesar Rp100 ribu, atau Rp1,2 juta setahun, jumlahnya jadi Rp6 juta setiap 5 tahun. Besaran iuran adalah urusan internal organisasi kami, dan Menkes tidak punya hak untuk masuk ke ranah ini. Terpisahnya STR dan SIP serta revalidasi setiap 5 tahun adalah perintah UU 29/2004, bukan kehendak IDI, apalagi pengurus IDI.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/agenda-busuk-di-balik-isu-depresi-dalam-pendidikan-spesialis-2
KOMISI IX DPR RI meminta Kemenkes mempercepat penerbitan aturan turunan UU Kesehatan terkait dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based.
Isu kesehatan remaja ini isu krusial, bukan isu kaleng-kaleng. Penanganan kesehatan negeri ini jangan gagal fokus.
Sistem diubah seperti apa pun, masalah distribusi dokter spesialis tak akan teratasi kalau persoalan kesejahteraan tidak jadi perhatian.
DISTRIBUSI dokter spesialis di daerah harus dibarengi dengan kesejahteraan dokter sehingga mengurangi tingkat stres atau kemungkinan depresi dari peserta dokter spesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengembangkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) / Hospital Based.
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah disebutkan bahwa dokter yang menjalani pendidikan spesialis harus diberikan gaji.
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
KEBIASAAN anak sekarang yang sering mengonsumsi makanan dan minuman manis hingga sebabkan penyakit ginjal menjadi perhatian serius pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan program residensi dokter spesialis ini bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME).
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Ikatan Dokter Indonesia mengeluhkan target Satuan Kredit Profesi (SKP) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Ada sebanyak 25 portable X-Ray yang akan ditempatkan di 15 kabupaten/kota di 9 provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved