Dulu Tunaaksara, Kini Tunawacana?

KLEPON sempat bikin heboh. Dalam sebuah gambar yang diunggah atau dibagikan banyak orang beberapa waktu lalu, disebutkan makanan tradisional itu tidaklah islami.

Gambar itu berisi ajakan untuk mengonsumsi makananmakanan yang lebih islami di sebuah toko, dan di bagian bawah-kanan gambar itu tertulis sebuah nama. Gambar itu pun diunggah dan dibagi disertai begitu banyak penjelasan atau narasi. Ada yang mengaitkan klepon dengan nasionalisme, makanan tradisional yang legendaris, budaya, agama, dan berbagai pengetahuan lain yang terdengar hebat, bahkan mendalam. Lucunya, hanya sedikit yang mencari tahu perihal Abu Ikhwan Aziz, nama yang tertera di gambar itu.

Selidik punya selidik, ternyata tidak ada orang atau toko Abu Ikhwan Aziz di berbagai platform media sosial. Sudah telanjur geger dan mengomentari dari banyak sisi, kenyataan itu membuat publik meringis, lalu menyadari, posting itu hanya untuk bertujuan memecah belah.

Beberapa orang pun mengumbar pengetahuan tentang nasionalisme, makanan tradisional, budaya, agama, dan sebagainya yang bisa dihubungkan dengan klepon. Mungkin saja pengetahuan-pengetahuan itu dapat memperkaya pemahaman. Namun, ketika publik menyadari bahwa semua itu lahir dari sebuah gambar yang dibuat oleh entah siapa, semua itu jadi terlihat konyol.

Ibarat orang yang suatu ketika mengalami ban sepeda motornya bocor, lalu pergi ke bengkel. Di bengkel dia malah ditanyai kapan membeli sepeda motor itu, di mana membelinya, waktu mengendarainya pernah ditilang atau tidak, dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sepeda motor itu. Padahal, yang diperlukan si pengendara hanyalah ban sepeda motornya segera ditambal.

Berpikir independen

Sudah barang tentu, menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat tidak selalu semudah menambal ban sepeda motor yang bocor. Banyak persoalan yang rumit terjadi di sekitar kita, membutuhkan analisis dan wacana mendalam. Namun, jangan sampai analisis dan wacana yang begitu mendalam dilakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan ujung-ujungnya malah tidak tepat sasaran.

Dalam kasus klepon di atas, berbagai wacana yang beredar bukan hanya tidak tepat sasaran, melainkan juga tidak tepat asal. Artinya, wacana yang berkembang justru bermula dari asal atau sumber yang tidak valid. Wacana yang berkembang tentang foto klepon itu bisa begitu heboh karena klepon terhubung dengan beberapa terminologi yang sangat kuat menancap di masyarakat seperti ‘budaya’, ‘agama’, dan ‘tradisional’.

Karena itu, dalam menghadapi isu-isu yang sensasional dan provokatif, kita perlu mengedepankan sikap independen. Independen dalam berpikir, tidak mudah terpengaruh pendapat, komentar, bahkan analisis orang lain.

Horatius, filsuf Romawi kuno dalam Epistula menyebutkan istilah yang kemudian digunakan Immanuel Kant sebagai semboyan zaman pencerahan; “Sapere aude!”, yang berarti ‘Beranilah berpikir menggunakan akal budimu sendiri!’ (Pandor, 2020:10). Penggunaan rasio atau akal budi ialah cikal-bakal kemajuan sebuah masyarakat atau bangsa, juga individu.

Di berbagai bangsa, peradaban berkembang ketika akal budi manusia digunakan untuk mengenal sejarah lewat catatan atau tulisan. Pembabakan dalam sejarah pun ditandai dengan pengenalan manusia akan aksara, yaitu prasejarah (ada yang menyebutnya praaksara) dan sejarah. Zaman sejarah pada sebuah masyarakat atau bangsa diawali ketika tulisan ditemukan.

Ketika bangsa kita merdeka pada 1945, jumlah penduduk tunaaksara mencapai 97%. Tahun demi tahun, perubahan terjadi. Di laman Kemendikbud dikabarkan, pada puncak Peringatan Hari Aksara Internasional tahun lalu di Makassar, Mendikbud berkata, “Sekarang Indonesia telah mencapai angka literasi yang sangat tinggi karena yang melek aksara sudah di atas 98%.” Angka itu seakan-akan berlawanan; dulu yang tunaaksara 97%, sekarang yang melek aksara 98%.

Tantangan dunia pendidikan

Demikianlah, penduduk di seantero Nusantara sudah banyak yang bisa membaca. Namun, kemampuan membaca tidak selalu membuat kita terampil dalam mengunyah informasi. Kita pun kerap gagap membangun— juga dibangun oleh— wacana untuk menyikapi persoalan-persoalan krusial.

Pada 2018 kita menyaksikan rakyat heboh karena kebohongan yang diucapkan Ratna Sarumpaet. Dalam Siaran Pers No 317/HM/KOMINFO/12/2018, hoaks itu disebutkan menempati posisi tertinggi dari 10 konten hoaks paling berdampak; masyarakat digiring ke pemahaman yang salah kaprah ketika wacana yang ditebar justru berkebalikan dengan kenyataan.

Pada 2019, saat bangsa kita melaksanakan pemilu, hoaks yang memecah belah pun bermunculan. Komisioner KPU Viryan Azis menilai pelaksanaan Pemilu 2019 dibanjiri hoaks atau berita bohong. Bahkan, hoaks pemilu kali ini menjadi yang terburuk sepanjang sejarah (Media Indonesia, 31/5/2019).

Pada 2020, keasyikan orangorang penyuka klepon jadi terusik karena sebuah foto yang tidak jelas dibuat oleh siapa. Begitulah, dari tahun ke tahun, opini publik mudah digiring ke arah yang keliru melalui informasi yang fakta-faktanya sebagian disembunyikan dan bukti-buktinya tidak semuanya dibeberkan. Di sinilah peran guru mesti dioptimalkan. Guru, terutama yang berada di tingkat satuan pendidikan menengah (SMP-SMA) perlu mengajarkan siswanya berpikir independen, kritis, dan rekonstruktif.

Berpikir independen, kritis, dan rekonstruktif dapat diajarkan lewat semua mata pelajaran; karena semua ilmu pengetahuan pada hakikatnya mengajak manusia untuk berpikir. Namun, sehubungan dengan upaya menangkal hoaks di masyarakat yang berpotensi memecah belah bangsa, cara berpikir itu dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajarmengajar pada mata-mata pelajaran yang berhubungan dengan pengetahuan kewarganegaraan, sosial, bahkan agama.

Dalam mata-mata pelajaran tersebut siswa mesti lebih sering dilatih untuk menjadi siswa 3D, yaitu melakukan ‘tiga dimensi’ berpikir dalam menghadapi sesuatu; dipertanyakan, dicari tahu, dan diuji. Hal-hal yang dipertanyakan, dicari tahu, dan diuji terutama yang berhubungan dengan berbagai peristiwa aktual di masyarakat. Kebiasaan guru yang suka mengajar dengan cara berceramah atau mengerjakan latihan soal-soal pilihan ganda mesti mulai ditinggalkan. Itu hanya akan membuat siswa menjadi siswa 3D lainnya, yaitu duduk, dengar, dan diam.

Program pengurangan tunaaksara yang diselenggarakan pemerintah terbilang sukses. Namun, kita tidak bisa menutup mata, ketika aksara dirangkai menjadi kata, berita, atau pendapat yang provokatif dan sensasional, tidak sedikit yang terjebak dalam prasangka, kebencian, atau pemahaman dan penilaian yang keliru, bahkan salah kaprah. Dengan aksara kita membaca, dengan wacana kita mencerna.