Memelihara Kerja Sama Ekonomi RI-Afrika

“The noise of the frog does not stop the cow from drinking water.” –Swahilian Proverb.

COVID-19 telah memicu resesi global terdalam untuk beberapa dekade. Bank Dunia, pada Juni 2020 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global bisa turun minus 5,2%. Sementara itu, OECD memprediksi pertumbuhan minus 6% apabila terdapat gelombang kedua pandemi, memprediksi pertumbuhan minus 7,6%. Berdasar data pada 10 Agustus 2020, seluruh negara Afrika memiliki kasus positif sebanyak 1.048.403 jiwa.

Salah satu kawasan di dunia yang akan berdampak sangat buruk terhadap perekonomian akibat pandemi ialah Benua Afrika. Hal ini diakibatkan hilangnya pendapatan di sektor pariwisata, berkurangnya remittance, anjloknya penggunaan transportasi udara, dll.

Sebagai akibat dari ketegangan ekonomi yang parah ini, menurut Bank Dunia , pertumbuhan ekonomi Afrika sub-Sahara akan menurun dari 2,4% pada 2019 menjadi minus 2,1-5,1% pada 2020, tergantung kesuksesan Afrika memitigasi pengaruh pandemi.

Kejadian tersebut merupakan resesi pertama dalam 25 tahun negara Afrika. Selama ini Afrika merupakan benua yang berperang melawan kemiskinan karena sepertiga penduduknya atau sekitar 445 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Sektor informal merupakan sektor yang paling terpukul akibat pandemi, padahal sektor informal berkontribusi besar terhadap lapangan kerja.

Saat ini Afrika masih masa pandemi dan beberapa negara di Afrika telah memasuki kenormalan baru. Seperti Tanzania, Rwanda, dan Mozambique, mereka telah membuka jalur penerbangan sejak 19 Mei 2020 dan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya sudah menuju ke normal meskipun masih tetap melakukan protokol kesehatan.

Penangguhan pembayaran utang

Para pemimpin Afrika menyerukan penundaan pembayaran utang guna menyelamatkan perekonomian. PM Ethiopia menyampaikan agar negara-negara kreditor memperhatikan fakta, 64 negara di dunia pada 2019, sekitar separuhnya merupakan negara Afrika sub-Sahara yang menghabiskan anggaran lebih besar untuk pembayaran utang luar negeri daripada kesehatan. Karena itu, negara-negara terssebut tidak siap menghadapi pandemi.

Sekjen PBB Antonio Guterres pada Juni 2020 memperingatkan adanya tambahan 50 juta orang di Benua Afrika berisiko masuk dalam kemiskinan ekstrem karena pandemi. Karena itu, ia mengajukan permohonan untuk paket tanggapan global, setidaknya 10% dari PDB dunia, atau sekitar US$ 200 miliar sebagai dukungan tambahan dari komunitas internasional.

Dengan mengantisipasi meningkatnya beban ekonomi negara-negara miskin dan sebagai respons para pemangku kepentingan utama, termasuk IMF dan Bank Dunia, juga telah mendorong penundaan pembayaran utang guna memberi ruang bernapas bagi ekonomi Afrika.

Dewan eksekutif IMF menyetujui bantuan layanan utang untuk 25 negara anggota IMF, 19 di antaranya berasal dari Afrika. Kelompok Bank Dunia yang memberikan pinjaman kepada negara-negara berpenghasilan menengah akan menunda pembayaran US$20 miliar layanan utang, termasuk US$8 miliar dari kreditor sektor swasta.

Negara-negara G-20 sepakat menunda pembayaran layanan utang bilateral hingga akhir 2020 untuk 76 negara paling rentan yang memenuhi syarat pinjaman paling lunak dari Bank Dunia, termasuk 40 negara Afrika sub-Sahara. Sejak akhir 1990, terutama setelah diluncurkan program Belt and Road Iniciative, Tiongkok menjadi pemberi pinjaman terbesar bagi negara- negara berpenghasilan rendah, termasuk Afrika. Utang Afrika terhadap Tiongkok US$145 miliar.

Kerja sama ekonomi RI dan Afrika

Di tengah berbagai tantangan perekonomian global, khususnya Afrika, tidak boleh menjadi alasan untuk menyurutkan upaya Indonesia tetap meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Afrika yang digadang-gadang sebagai ‘benua masa depan’.

Selama ini, Indonesia berupaya menjaga momentum penguatan hubungan ekonomi dengan negara- negara di Afrika. Babak baru hubungan ekonomi Indonesia dan Afrika dimulai dengan pelaksanaan Indonesia-Africa Forum (IAF) pada 2018. Lalu, ilanjutkan penyelenggaraan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) pada 2019.

Kedua agenda tersebut sukses memperkuat kerja sama ekonomi RI-Afrika dalam menciptakan kesepakatan bisnis dengan nilai masingmasing US$586,56 juta dan US$822 juta.

Presiden Jokowi saat membuka rapat kerja kepala perwakilan RI pada Kamis (09/01) menyampaikan arahan, khususnya dalam mengatasi defisit neraca perdagangan, kepada para duta besar agar menggarap potensi pasar lain, pasar nontradisional di luar pasar AS, Uni Eropa, dan Tiongkok, seperti pasar negara-negara Afrika, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur.

Nilai ekspor produk Indonesia terhadap Afrika pada 2019 sebesar US$4,6 miliar berkontribusi 2,7% terhadap seluruh ekspor Indonesia ke dunia. Meskipun nilai ekspor Indonesia berada di atas Malaysia dan negara lainnya, nilai itu masih berada di bawah dua negara Asean lainnya, yaitu Thailand dan Singapura.

Negara pengekspor utama ke Afrika didominasi Tiongkok US$105 (19,32%), India (5,6%), Perancis (5,5%) dan AS (5,3%). Secara kumulatif, nilai ekspor RI pada Januari-Mei 2020 mencapai US$1,78 miliar, mengalami penurunan 8,47% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.

Lima Produk ekspor terbesar RI ke pasar Afrika ialah minyak kelapa sawit, kertas, sabun, produk turunan sawit, dan kendaraan bermotor.

Selain kerja sama perdagangan, Afrika menjadi lahan investasi yang dibidik berbagai negara dengan pemain utama RRT. Kesepakatan bisnis yang tercipta saat IAID membuka peluang investor Indonesia untuk turut memanfaatkan berbagai tawaran menarik dari negara-negara di Afrika dalam turut mengelola SDA Afrika yang berlimpah.

Indonesia sebagai penggagas KAA memiliki kedekatan historis dengan Benua Afrika, memiliki leverage yang tinggi dalam kerangka pe nguatan south-south cooperation dan nonaligned movement. Pertambangan, agro-industri, tekstil, farmasi, infrastruktur, dan digital startup merupakan beberapa kerja sama yang dapat dibidik investor Indonesia dalam melebarkan sayap bisnis di Afrika.

Guna memelihara kerja sama ekonomi RI–Afrika di masa pandemi diperlukan berbagai upaya, antara lain, pertama, mengidentifikasi produk Indonesia yang memiliki daya saing tinggi untuk berpeluang memasuki pasar Afrika. Kedua, mempertemukan secara intensif pengusaha Indonesia dengan pengusaha Afrika secara virtual atau Zoom.

Ketiga, menyediakan directory digital bagi produk yang telah teridentifikasi sebagai bahan promosi kepada para pengusaha terkait.

Keempat, menciptakan perjanjian dagang dengan negara-negara Afrika, seperti Preferential Trade Agreement (PTA) yang saat ini giat diupayakan Pemerintah Indonesia.

Indonesia harus terus bergerak kencang untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Afrika melalui berbagai upaya adaptasi kenormalan baru. Berbagai upaya di atas perlu mendapat dukungan lintas sektoral, baik dari Pemerintah, pengusaha, maupun pemangku kepentingan lain. Indonesia harus tetap memanfaatkan peluang yang ada di Afrika meskipun pada masa pandemi sebagaimana pesan pepatah Swahili.