Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENYELENGGARA Reli Dakar 2021 menekankan aspek keselamatan di ajang reli tahunan tersebut. Salah satunya dengan melakukan perubahan regulasi yang membatasi jumlah ban belakang yang boleh digunakan pembalap kategori sepeda motor.
Di tahun keduanya menjelajahi gurun Arab Saudi, para pereli diberi jatah hanya enam ban belakang di sepanjang 12 etape.
Seperti yang disampaikan CEO Dakar David Castera, keputusan itu diambil untuk menjawab dilema di dunia balap, ketika para pebalap ingin memaksimalkan kekuatan tunggangan mereka sedangkan penyelenggara ingin meningkatkan aspek keselamatan bagi para kompetitor.
Di Dakar tahun lalu Paulo Goncalves dan Edwin Straver meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di kategori sepeda motor. "Sepeda motor jelas melaju terlalu cepat sekarang," kata Castera seperti dikutip laman resmi Dakar, Jumat (1/1).
Castera mengatakan terdapat dua pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan. Salah satunya adalah dari segi perlengkapan.
"Keselamatan aktif adalah soal meningkatkan perlengkapan yang digunakan, sebagai contohnya, mewajibkan penggunaan (rompi) airbag, sedangkan keselamatan pasif bisa ditingkatkan dengan membatasi kecepatan dari para pengendara dan peraturan serupa," jelasnya.
"Terlalu banyak pembalap yang ingin mengendara layaknya balapan motorcross, tapi reli ini benar-benar berbeda. Fokusnya adalah ketahanan dan stamina," imbuhnya.
Haa itu membuat navigasi kembali menempati faktor utama di Dakar edisi ke-43 tersebut. "Tancap gas penuh di medan berbatu tidak lagi menjadi opsi bagi setiap yang ingin memenangi balapan ini. Mereka harus merawat perlengkapan mereka agar bisa finis," kata Castera. (Ant/R-1)
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) diminta untuk menyoroti isu terkait pengawet roti yang dianggap tidak sesuai standar.
Selama pemerintah terus mengakomodasi kepentingan industri dalam regulasi zat adiktif, maka sampai kapanpun upaya perlindungan kesehatan anak tidak akan pernah tercapai.
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, menyebut bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk menjadi pesaing di industri kendaraan listrik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved