Dedi Mulyadi tidak Ingin Lihat Angkot Ngetem di Depan Pasar

GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat melintas di Jalan Panorama pada Senin, 27 April 2026, melihat fenomena mobil angkutan kota (angkot) tidak masuk ke terminal. Ia bahkan sempat menemui langsung para sopir angkot yang tengah menunggu penumpang di bahu jalan.

Kepala Bidang Teknik Prasarana Dinas Perhubungan Bandung Barat, Heri Aripin mengatakan, gubernur menginginkan agar tidak ada lagi angkot yang ngetem di depan pasar karena melanggar aturan dan menyebabkan kesemrawutan.

Terkait dengan hal itu, sejumlah perwakilan sopir angkot juga diundang ke Kantor Gubernur Jawa Barat untuk membahas solusi penataan angkutan di kawasan tersebut.

Baca juga : Gaji Ribuan Guru Honorer Jabar Tertahan, Dedi Mulyadi: Bu Menteri belum Jawab

"Pemerintah sebenarnya telah menyediakan fasilitas terminal sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Namun, para sopir angkot memilih mangkal di depan pasar dengan alasan minimnya penumpang di dalam terminal," kata Heri, Selasa (28/4).

Dalam pertemuan tersebut, selain mendorong angkot kembali masuk ke terminal, Pemprov Jawa Barat juga menawarkan solusi jangka panjang berupa pengalihan profesi bagi sebagian sopir angkot menjadi pengemudi kendaraan operasional kebersihan.

Heri menyatakan, kebijakan ini diambil menyusul menurunnya jumlah penumpang angkot akibat peralihan masyarakat ke kendaraan pribadi yang berdampak pada penurunan pendapatan sopir.

Baca juga : Dedi Mulyadi Tegur Sekda soal Penataan Gedung Sate

Dari sekitar 130 unit angkot yang beroperasi di wilayah Lembang, rencananya hanya sekitar 50 persen yang akan tetap beroperasi, sedangkan sisanya akan dialihkan ke pekerjaan lain.

"Pengemudi angkot nantinya bukan menjadi petugas kebersihan, tetapi tetap sebagai sopir untuk kendaraan operasional kebersihan," ucap Heri.

Ia menambahkan, pengurangan jumlah angkot diharapkan dapat meningkatkan tingkat keterisian penumpang. Selain itu, langkah ini juga menjadi upaya mengatasi kemacetan serta persoalan sampah di kawasan Lembang.

Menurut Heri, tawaran tersebut disambut positif oleh para sopir. Sekitar 50 perwakilan dari berbagai trayek menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program tersebut, meski terkait jumlah kendaraan operasional masih menunggu keputusan pemerintah provinsi.

Di sisi lain, Heri mengakui bahwa saat ini kondisi ekonomi para sopir semakin sulit. Jumlah penumpang terus menurun, sementara kewajiban setoran kepada pemilik kendaraan tetap berjalan.

"Setoran sekarang semakin berat. Kadang tidak terkejar karena penumpang sepi, jadi harus ditutup keesokan harinya," tuturnya.

Salah seorang sopir angkot, Wa Ana menyatakan, pendapatan dari menarik angkot saat ini jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Ia pun mendukung adanya solusi alternatif pekerjaan bagi para sopir.

Ana juga menyebutkan, dalam pertemuan tersebut pemerintah berencana menyediakan kendaraan jenis pikap untuk operasional pengangkutan sampah di wilayah Lembang. 

"Tapi teknis pelaksanaan dan jumlah unit kendaraan masih dalam tahap pembahasan," kata Ana. (DG/I-1)