Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Sumedang terus mengakselerasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, pemkab juga memastikan pasokan pangan yang digunakan berasal dari pemasok dan petani lokal di Kabupaten Sumedang.
Sekretaris Daerah Sumedang Tuti Ruswati menekankan, akselerasi program MBG ini bertujuan untuk memastikan bahan baku berasal dari petani lokal. Tujuannya agar perputaran uang tetap berada di Kabupaten Sumedang dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
"Kami melakukan upaya ini sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah," ujrnya, saat menemui Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) untuk Wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, Karawang, Sumedang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Bekasi.
Kabupaten Sumedang sudah memiliki sistem pemantauan dan pelaksanaan program MBG. Dari sistem tersebut, pemkab memiliki data ketersediaan bahan baku pangan, sehingga menu MBG di Sumedang bisa disesuaikan dengan pasokan lokal yang tersedia. Tentunya dengan tetap memenuhi standar gizi
Sumedang, lanjut dia, pada prinsipnya siap menjadi daerah percontohan dalam skema rantai pasokan lokal untuk program MBG. “Sistemnya sudah kami miliki, tinggal menunggu regulasi dari BGN seperti apa,” katanya.
Kepala KPPG Yulian mendukung rantai pasokan MBG benar-benar mengambil dari lokal. Jangan sampai komoditas pasokan dimonopoli karena itu tidak sesuai dengan instruksi presiden.
Menurut Yulian, Presiden Prabowo menekankan agar program MBG memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. “Program ini harus dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, jangan sampai perputaran uang hanya pada kelompok tertentu saja."
Ke depan, KPPG akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sumedang, seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, untuk memastikan ketersediaan data pasokan pangan daerah sebagai dasar pemenuhan rantai pasokan lokal MBG. (H-2)
Sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan menjalankan program prioritas yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan.
Presiden juga menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius terhadap pendidikan. Ia menyebut, investasi di bidang pendidikan akan terus diperkuat demi masa depan bangsa.
Wakil Bendahara Umum Depinas Soksi (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), Ambar Chrisdiana menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program MBG.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Kepala BGN juga menyinggung pentingnya pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dengan mencontohkan Jepang.
PTPP sukses menyelesaikan proyek SPPG di 15 provinsi dalam 37 hari. Proyek ini mendukung program Makan Bergizi Gratis untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved