Kegiatan Dua Perusahaan di Tapsel Diawasi secara Ketat

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, saat inspeksi ke sujumlah perusahaan, yang beroperasi, kawasan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (5/12/2025).

Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup itu, ingin secara langsung melihat kondisi daerah tersebut pasca diterpa curah hujan ekstrem disebabkan Siklon Tropis Koto–Senyar.

Intensitas hujan harian yang mencapai 310,8 mm memicu banjir dan longsor di puluhan titik sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Baca juga : Menteri LH Identifikasi Sumber yang Perparah Banjir di Tapanuli Selatan

Dalam kegiatan peninjauannya, Hanif juga melakukan pengawasan langsung terhadap dua perusahaan berinisial AR dan NSHE. Dua perusahaan tersebut beroperasi, di kawasan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana aktivitas pembangunan, serta pemanfaatan ruang berkontribusi terhadap tekanan lingkungan di hulu DAS. Pemeriksaan lapangan dilakukan setelah pantauan udara memberikan indikasi kuat adanya perubahan bentang alam yang memengaruhi aliran air di kawasan tersebut.

“Dari peninjauan udara, kami mengidentifikasi sedikitnya tiga sumber utama yang memperparah banjir: kegiatan hutan tanaman industri, pembangunan listrik tenaga air yang masif, dan aktivitas penambangan emas di DAS Batang Toru. Semua ini memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan,” ungkap Menteri Hanif, melalui siaran pers, Jumat (5/12/2025).

Baca juga : Ini Tiga Pemicu Utama Banjir Tapanuli Selatan

Untuk memastikan langkah penanganan berbasis data, Menteri Hanif memaparkan bahwa identifikasi awal dilakukan melalui kombinasi pantauan udara dan groundcheck langsung di titik-titik diduga menambah beban limpasan air.

Penjelasan ini disampaikan untuk menggambarkan kondisi faktual di hulu DAS, yang kini berada dalam tekanan tinggi akibat beragam aktivitas pemanfaatan ruang.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), kini melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh temuan dapat diikuti dengan tindakan korektif presisi. Menteri Hanif menegaskan pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus memandang keseluruhan ekosistem sebagai satu kesatuan.

“Semua temuan ini, harus dinilai dalam satuan lanskap yang utuh. Dan, dengan intensitas hujan yang kini melampaui 250 bahkan 300 mm, KLH/BPLH akan mereview kembali seluruh persetujuan lingkungan yang berlaku di DAS Batang Toru,” jelas Hanif.

Sejalan dengan itu, KLH/BPLH memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir dan longsor termasuk dua perusahaan yang disidak, di Batang Toru. Setiap kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai, kini diverifikasi ulang terhadap izin lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

Selanjutnya, Menteri Hanif juga masih akan melakukan verifikasi lapangan secara langsung terhadap perusahaan lainnya, yang terindikasi memberi kontribusi signifikan pada tekanan lingkungan sehingga memperparah bencana banjir dan longsor, di wilayah Sumatra. (H-1)