Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaksanakan kegiatan Seremonial Serah Terima Lima Bantuan Program Kemaslahatan di Provinsi Jawa Timur. Kepala PMU Dana Kemaslahatan BPKH–Baznas, Muhamad Iman Damara menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan berkat kerja sama dan kelengkapan administrasi dari para penerima manfaat.
"Kami dari Baznas berterima kasih kepada teman-teman penerima manfaat yang telah bekerja sama dalam melengkapi dokumen administrasi, sehingga program kemaslahatan BPKH ini dapat berjalan dengan baik. Untuk program infrastruktur saat ini masih terus berjalan, dan kami pastikan seluruh dokumen pendukung, termasuk administrasi kendaraan dakwah, sedang dalam proses penyelesaian," kata Iman dalam keterangannya, Senin (3/11).
Adapun, program tersebut meliputi penyelesaian pembangunan dua ruang kelas baru di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Tulungagung dan Yayasan Pesantren Raudlatul Ulum Kencong Jember, finishing pembangunan gedung asrama santri di Yayasan Al Ma’ruf Juranguluh Mojo Kediri.
Pembangunan lapangan olahraga di Yayasan Perguruan Islam Assa’idiyyah Kota Kediri, serta penyediaan kendaraan layanan dakwah roda dua bagi Yayasan Al Badar Balongjeruk, Yayasan Abdul Karim Lirboyo, Yayasan Sunan Gunung Jati Lirboyo, dan Perkumpulan Pawon Berkah Lestari.
Lewat program ini, ia berharap dapat terus memperkuat peran lembaga pendidikan Islam dan lembaga dakwah dalam mencetak generasi unggul, berakhlak, serta berdampak bagi masyarakat.
"Bantuan berupa ruang kelas, asrama, lapangan olahraga, dan kendaraan dakwah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan dan keagamaan di Jawa Timur," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan BPKH, Dyah Rahayu menegaskan bahwa program kemaslahatan ini tidak menggunakan dana setoran haji jamaah, melainkan berasal dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU).
"Program kemaslahatan ini menggunakan dana abadi umat, yaitu nilai manfaat dari dana abadi umat. Pokok dananya tetap terjaga, sedangkan nilai manfaatnya digunakan untuk mendukung program sosial, pendidikan, dan dakwah. Jadi, kalau ada yang beranggapan program kemaslahatan ini memakai dana haji, itu tidak benar," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI, An’im Falachuddin Mashur menyampaikan apresiasi kepada BPKH dan Baznas atas terlaksananya program-program kemaslahatan di wilayah Kediri dan sekitarnya.
"Kami dari anggota Komisi VIII dan juga dari penerima manfaat mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairal jazak. Semoga BPKH semakin tetap jaya dan semakin amanah dalam mengelola keuangan haji dan dana abadi umat ini. Bantuan ini seperti air segar yang mengucur di pondok pesantren yang menerima bantuan infrastruktur dari BPKH. Harapan kami, struktur bangunan yang dibangun dengan bantuan BPKH dan BAZNAS ini betul-betul sesuai dengan spesifikasi dan bermanfaat bagi santri," kata An’im.
Ia juga berharap agar sinergi antara BPKH dan Baznas dapat terus diperluas di masa mendatang.
"Kami berterima kasih kepada BPKH. Harapan kami ke depan, jangkauan program seperti ini bisa lebih luas lagi agar semakin banyak lembaga yang merasakan manfaatnya," tambahnya. (E-3)
AMPHURI menilai wacana war ticket haji belum matang dan berisiko mengganggu keadilan, memicu gejolak sosial, serta menuntut revisi aturan.
Sementara BPKH baru efektif beroperasi pada 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total aset mencapai Rp238,99 triliun pada akhir tahun 2025, meningkat dari Rp221,05 triliun pada tahun sebelumnya.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga mendorong agar penyaluran bansos dilakukan tepat waktu dan tanpa hambatan.
Gerakan sosial seperti ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang GEKIRA dalam mendukung arah pembangunan nasional.
Perusahaan ritel The Harvest menutup rangkaian program sosial Ramadan bertajuk Let Eid Be The Light pada 31 Maret 2026 dengan capaian penyaluran 800 paket sedekah untuk anak-anak yatim.
Inisiatif sosial yang melibatkan anak-anak dinilai tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta harapan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved