Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENINDAKLANJUTI maraknya kasus keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Makassar mengambil langkah strategis dan proaktif untuk mengoptimalkan sistem pengawasan kualitas makanan.
Lembaga di bawah Kementerian Kesehatan ini menyatakan siap mendukung penuh perbaikan tata kelola penyelenggaraan MBG di empat provinsi wilayah kerjanya, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Langkah ini merupakan respons atas kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan para mitra penyedia makanan program MBG untuk memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
Sebagai realisasi awal, Balai Labkesmas Makassar telah memulai serangkaian tindakan konkret, termasuk sosialisasi massal kepada ratusan mitra dan pemetaan kemampuan laboratorium kesehatan di daerah, guna memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar aman dan bergizi.
Sebagai garda terdepan dalam pemeriksaan laboratorium dan surveilans kesehatan, Balai Labkesmas Makassar secara proaktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah langsung dari sumbernya, yaitu dapur-dapur MBG.
Kepala Balai Labkesmas Makassar, Rustam, menegaskan komitmen tinggi pihaknya untuk berpartisipasi aktif dalam pembenahan program strategis ini.
"Sebagai UPT Kemenkes yang mengampu wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Sulteng, kami dalam koordinasi dengan KPPG Makassar menyatakan siap berpartisipasi dalam perbaikan tata kelola sajian MBG. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan sosialisasi kepada mitra tentang penataan sajian makanan yang sehat. Insya Allah seluruh mitra dari keempat provinsi ini akan kami undang," ungkap Rustam.
Bukti keseriusan ini telah diwujudkan dengan diselenggarakannya sosialisasi tata kelola penyajian makanan sehat kepada para mitra MBG pada Jumat (3/10/2025).
Acara tersebut secara rinci memaparkan standar kebersihan dan keamanan pangan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh SLHS, yang kini menjadi syarat utama keberlanjutan mitra dalam program MBG.
Tidak hanya berfokus pada mitra penyedia, Balai Labkesmas Makassar juga memperkuat infrastruktur pengawasan di tingkat daerah dengan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kemampuan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Langkah ini bertujuan menciptakan mata rantai pengawasan yang solid dari pusat hingga daerah.
"Kita ketahui di masing-masing kabupaten/kota maupun provinsi rata-rata sudah dilengkapi dengan labkesda. Harapannya, setiap labkesda ini senantiasa siaga untuk melakukan pemeriksaan, bukan hanya menunggu permintaan, melainkan tanggap terhadap kejadian yang tidak terduga," terang Rustam.
Dengan penguatan peran Labkesda, diharapkan tercipta sistem deteksi dini yang mampu mengidentifikasi potensi masalah pangan sebelum berkembang menjadi insiden keracunan yang lebih luas.
Balai Labkesmas Makassar telah menetapkan target jangka pendek yang jelas dan agresif. Koordinasi intensif menjadi kunci untuk memastikan fungsi pemeriksaan dan pengujian sampel makanan dari program MBG berjalan optimal.
"Pada intinya, kita akan saling berkoordinasi untuk mengoptimalkan fungsi pemeriksaan dan pengujian. Sebagai langkah awal, selama dua minggu ke depan kita mengejar target rampungnya sosialisasi SLHS dan pemetaan kemampuan labkesda di tingkat daerah," tegas Rustam. (H-2)
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua warga negara asing (WNA) berinisial TK dan MK yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional.
DATA Kementerian Kesehatan mencatat estimasi lebih dari 2,5 juta penduduk Indonesia hidup dengan kondisi autoimun.
Alvalab kini menjadi rujukan berbagai sektor industri berkat kelengkapan peralatan analitik dan kesesuaian metodologi yang terus diperbarui.
Gakeslab Indonesia menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam membangun dan memperkuat industri alat kesehatan (alkes) nasional.
PAKAR hukum narkotika, Slamet Pribadi mengatakan pemberantasan narkoba belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan menjalankan program prioritas yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan.
Presiden juga menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius terhadap pendidikan. Ia menyebut, investasi di bidang pendidikan akan terus diperkuat demi masa depan bangsa.
Wakil Bendahara Umum Depinas Soksi (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), Ambar Chrisdiana menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program MBG.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Kepala BGN juga menyinggung pentingnya pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dengan mencontohkan Jepang.
PTPP sukses menyelesaikan proyek SPPG di 15 provinsi dalam 37 hari. Proyek ini mendukung program Makan Bergizi Gratis untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved