Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEREDARAN rokok ilegal harus ditekan karena memengaruhi perkembangan industri tembakau di Jatim. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pun berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta bupati dan wali kota untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai itu.
“Kita terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah peredarannya, dan semua bupati serta walikota juga ikut aktif,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Kamis (11/9).
Emil menyebut industri tembakau merupakan penyumbang terbesar kedua perekonomian setelah makanan, sehingga penanganannya harus dilakukan secara holistik.
Untuk diketahui, maraknya peredaran rokok ilegal di Jatim diduga berimbas pada restrukturisasi salah satu perusahaan rokok, yakni PT Gudang Garam Tbk yang akhirnya menjalankan skema pensiun dini kepada ratusan pekerjanya.
Emil menegaskan, bahwa Gudang Garam tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan skema restrukturisasi dengan tawaran pensiun dini. Pabrik rokok yang berpusat di Kota Kediri itu saat ini masih beroperasi.
“Pabrik masih beroperasi, hanya ada penyesuaian jumlah karyawan dengan opsi pensiun dini. Itu berbeda dengan PHK,” jelasnya.
Wagub Jatim itu tidak menampik bahwa tantangan industri tembakau ke depannya semakin berat. Menurutnya, harus ada jalan tengah untuk menangani persoalan ini. Sebab industri tembakau turut menyumbang lapangan pekerjaan yang signifikan bagi Jatim.
“Yang jelas, sektor ini memberikan lapangan pekerjaan signifikan bagi Jawa Timur. Karena itu, kami berharap solusi bisa ditemukan agar industri tembakau tetap terjaga,” tegasnya. (FL/E-4)
PENGUATAN penegakan hukum dan pengawasan dinilai menjadi langkah utama untuk menekan peredaran rokok ilegal yang masih marak dan merugikan negara.
RENCANA penambahan layer tarif cukai hasil tembakau dinilai berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke rokok murah serta belum menyentuh akar persoalan peredaran rokok ilegal.
Dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang mengancam keberlangsungan industri rokok resmi.
Pendekatan represif atau penindakan semata tidak akan menyelesaikan maraknya rokok ilegal jika tidak dibarengi dengan solusi kebijakan yang inklusif bagi petani dan pengusaha kecil.
PEMILIK Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur buka suara soal gempuran operasi rokok ilegal dan polemik pita cukai.
Rokok ilegal sudah jelas merugikan penerimaan negara, dan juga akan mematikan pabrikan legal.
ISU pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk (GGRM) kembali menyoroti peliknya kebijakan cukai hasil tembakau (CHT).
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengonfirmasi adanya efisiensi di perusahaan rokok tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di PT Gudang Garam.
pemotongan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak cukup menjawab persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air
Apindo menilai industri tembakau saat ini menghadapi beban ganda dari rencana kenaikan tarif cukai dan penerapan cukai baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved