Bupati dan Wali Kota di Jatim Diminta Evaluasi Kebijakan Kenaikan PBB

BUPATI dan Wali Kota di Jawa Timur (Jatim) diminta melakukan evaluasi jika telah mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak memunculkan gejolak di masyarakat sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak di Surabaya, Kamis (14/8) mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menerima laporan ada beberapa daerah yang telah menaikkan PBB nya.

Namun Emil enggan menjelaskan daerah daerah tersebut. Emil hanya menyebut satu daerah, yakni Kabupaten Jombang, namun PBB tersebut dinaikkan sebelum Bupati baru terpilih.

“Di Jombang PBB dinaikkan saat bupati lama, sehingga bupati yang baru tidak tahu sama sekali terjadi kenaikkan PBB tersebut. Tapi, ini sudah saya komunikasikan dan ternyata akan ditinjau ulang,” kata Emil.

Emil mengatakan Pemprov Jatim membuka komunikasi dengan Pemkab dan Pemkot dan berharap adanya kenaikan PBB menjadi kesempatan untuk melihat ulang seluruh kebijakan yang dikeluarkan. Pihaknya mengkhawatirkan jangan-jangan memang ada daerah-daerah yang mengalami kenaikan yang luar biasa yang bisa membebani masyarakat.

“Tentu ini menjadi beban yang berat kalau sekali naik langsung besar bukan jangan hanya bicara nilainya tapi diperhatikan dampaknya kepada yang membayar pajak,” katanya.

Apalagi, lanjut Emil, masyarakat hari ini kondisi ekonomi juga belum begitu bagus. Pihaknya mengajak untuk punya empati terhadap masyarakat wajib pajak yang merasa berat.

Emil mengaku bisa memahami bahwa daerah sangat bergantung dengan PBB seperti pajak restoran, pajak hiburan. “Ini menjadi andalan sehingga mereka kadang menaikkan untuk mendapatkan asli daerah,” katanya. (H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia