Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menginspeksi mendadak (sidak) ke dua lokasi industri di Kabupaten Bekasi pada Sabtu (12/7). Langkah ini diambil untuk menelusuri langsung sumber pencemaran Sungai Cilemahabang yang sempat viral dan mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Sidak dilakukan dalam rangka pengawasan dan mengumpulkan sampel air di Waste Water Treatment Plant (WWTP) atau IPAL kedua kawasan industri. Nanti, insyaallah, akan diteliti di lab kita di Bandung. Hasilnya kemungkinan baru keluar lima hari lagi," ungkap Kepala DLH Jabar Ai Saadiah Dwidaningsih kemarin.
Menurut Ai, secara visual pengamatan awal di lapangan memang tampak parameter warna dari limbah di titik pembuangan, berwarna lebih gelap dan berbuih. Namun untuk memastikan level bahan pencemar, DLH Jabar akan melakukan uji lab.
Bila limbah buangan kedua industri itu terbukti melebihi ambang batas baku mutu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024, bisa dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dan denda, sanksi perdata, bahkan mungkin pidana jika sampai menimbulkan korban. Tim relawan di daerah juga disebutkan, sudah melakukan identifikasi awal untuk memetakan kemungkinan sumber pencemar.
"Sebelumnya, tim kami melakukan pemeriksaan sederhana oleh Tim Patroli Sungai, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan hari ini untuk memastikan langsung ke lapangan, terutama ke lokasi yang diindikasikan sebagai sumber pencemar," jelas Ai.
Di lokasi ini kata Ai, terdapat beberapa kawasan industri yang melakukan pelayanan pengolahan air limbah dari industri tenant dengan jumlah 600-1000 lebih industri, mulai dari industri tekstil hingga logam. (M-1)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kendaraan listrik tetap dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tetap menggunakan jalan dan berkontribusi terhadap kemacetan.
Dedi Mulyadi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menyusun aturan teknis sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas).
Kemudahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kontraktor atau pemenang tender yang pada tahun-tahun sebelumnya bekerja dengan kualitas buruk tidak boleh diberikan kesempatan lagi.
SETELAH satu tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang karib disapa KDM, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah.
Survei Indikator mencatat tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved