Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Solo harus melakukan efisiensi anggaran dengan mengembalikan tujuh mobil dinas yang difasilitasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Maret mendatag.
"Ada tujuh mobil dinas di Bawaslu Solo yang akan kita kembalikan pada 6 Maret nanti, sebagai langkah efisiensi anggaran yang mesti dilakukan," kata Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono kepada Media Indonesia, Rabu (19/2).
Sebanyak tujuh unit mobil yang mesti dikembalikan itu adalah 1 unit mobil Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), mobil untuk operasional Kepala Kesekretariatan. Lima mobil dinas untuk komisioner akan ditarik Bawaslu Provinsi pada 9 April mendatang.
Dia meyakini, penarikan tujuh mobil dinas operasional itu tidak akan mempengaruhi kinerja Bawaslu, seiring telah usainya pelaksanaan Pemilu pada 2024.
Hal sama juga terjadi di KPU Kota Solo yang juga mengakhiri mobil operasional sewa yang selama ini dipergunakan untuk kelancaran kerja KPU di dalam pelakaanaan Pemilu 2024, sebagai langkah efisiensi anggaran.
Ada enam mobil sewa yang setiap hari digunakan untuk operasional komisioner KPU dan sekretaris KPU Kota Solo yang dikembalikan kepada pihak penyewa.
"Yang dikembalikan seluruhnya itu kendaraan operasional dengan tanggung jawab masing-masing komisioner dan sekretaris. Pengembalian ini saya pastikan tidak menganggu kinerja ke depan," tukas Ketua KPU Kota Solo, Yustinis Arya Artheswara secara terpisah. (E-2)
Anggaran sebesar Rp143 miliar dialokasikan untuk memperbaiki 284 titik jalan dan jembatan
Pemkab terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur daerah.
MEJA kerja Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka kini tak berselimut taplak rapat dengan jajaran ransum dan kopi.
INDUSTRI percetakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menghadapi tantangan berat.
Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait wacana pemotongan gaji menteri Kabinet Merah Putih.
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved