Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah bertekad akan menuntaskan pembangunan 9.282 rumah tidak layak huni tahun ini. Hal ini untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 0,33 persen menjadi nol persen.
Pj Bupati Temanggung, Harry Agung Prabowo mengatakan bahwa dengan renovasinya ribuan RTLH tersebut diharap bisa menurunkan angka kemiskinan nantinya.
"Mudah-mudahan tahun ini kita bisa tuntaskan 9.282 rumah yang tidak layak huni, karena dengan stimulan bantuan ini bermuara pada penuntasan kemiskinan ekstrem di Temanggung, mudah-mudahan menjadi nol persen dari 0,33 persen saat ini," ujarnya, Selasa (16/7).
Baca juga : Empat Parpol Dukung Petahana di Pilkada Temanggung
Lalu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Temanggung juga telah memberikan bantuan stimulan sebesar Rp5,2 miliar untuk merenovasi 262 rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga. Dana tersebut menurut Agung, bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung tahun 2024.
Sebelumnya, sebanyak 262 RTLH penerima bantuan itu tersebar di 18 kecamatan. Tepatnya di 55 desa dan empat kelurahan. Tiap warga penerima bantuan itu menerima Rp20 juta. Para penerima bantuan tergolong warga kurang mampu dengan penghasilan rendah.
"Bentuknya berupa bantuan stimulan, yaitu material, tenaganya dari masyarakat sekitar, sehingga perlu swadaya gotong royong bersama," katanya.
Ia berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban warga kurang mampu dalam memperbaiki rumahnya agar menjadi lebih baik dan sehat. Bantuan ini juga diharapkan dapat memotivasi warga. (TS)
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Rumah milik korban dibangun sejak 60 tahun lalu. Sebelum roboh, kondisinya sudah sangat lapuk.
KEPOLISIAN Resor (Polres) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan bedah rumah tidak layak huni warga Desa Baru Cermin Labuan Bajo, Rabu (26/6).
Sekitar 6.000 rumah dari total 36 ribu rumah di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masuk kategori tidak layak huni.
Dari jumlah 43.921 rumah, yang baru ditangani sampai 2023 sebanyak 13.891 rumah atau sebesar 31,63%.
Iyai menjelaskan kategori RTLH cukup banyak. Mulai dari akses air minum, sanitasi yang kurang baik, kondisi atap, atau lantai dan dinding rumah tidak memenuhi standar hunian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved