Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN suami istri (pasutri), di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berkompetisi untuk mendapatkan rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai bakal calon bupati (cabup) di Pilkada 2024.
Keduanya, yakni Hutri Agus Mardiko dan Dewi Aryani, secara berbarengan mengembalikan berkas lengkap formulir pendaftaran atau penjaringan sebagai bakal cabup di kantor DPC PDIP Kabupaten Tegal. Ratusan kader dan simpatisan ikut mengantar keduanya.
Dewi merupakan anggota DPR RI Fraksi PDI-P periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten/Kota Tegal dan Brebes. Hutri juga merupakan kader PDIP yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tegal
2014-2019.
Baca juga : Pilgub Sumut, PDIP Cari Pemimpin bukan Bos dan Menantu Orang Besar
Hutri menuturkan sudah menjadi tugas kader partai untuk terpanggil melihat banyak persoalan di berbagai bidang di Kabupaten Tegal yang butuh penanganan serius.
"Itu yang menjadi motivasi kami untuk maju menjadi bakal calon di Pilkada untuk membangun Kabupaten Tegal," ujar Hutri di Kantor DPC PDIP Kabupaten Tegal, Jumat (31/5).
Sedangkan Dewi mengaku mendapat dukungan dan dorongan dari masyarakat hingga kader PDIP mulai tingkat akar rumput untuk maju Pilkada.
Baca juga : PDIP Perlu Pertegas Gestur Bila Ingin Jadi Oposisi
"Saya sebagai kader yang hampir 20 tahun, dan Pak Hutri yang lebih dari 10 tahun sebagai kader, kami paham sekali bagaimana sistem di partai kami. Jadi semua proses kita jalani, kita ikuti dengan semangat," ujar Dewi.
Dewi menyebut siapapun nanti yang mendapat rekomendasi, apakah dirinya, suaminya, atau orang lain, pihaknya tetap tegak lurus memenangkan PDIP di Pilkada 2024.
"Soal rekomendasi kita serahkan sistem di partai, berjenjang mulai dari DPC, DPD, dan DPP. Saya juga tidak tahu siapa yang dapat rekomendasi, apakah saya, apakah Pak Hutri atau yang lain kita tidak tahu," ucap Dewi.
Baca juga : Bobby Nasution Jadi Kader Gerindra, Elite PDIP: Bukan Urusan Kita
"Karena secara gender, kita juga tidak tahu apakah masyarakat menginginkan bupatinya perempuan atau laki-laki, kita juga tidak tahu," terang Dewi.
Dewi bertutur alasan dirinya dan suaminya sama-sama memutuskan untuk mengambil formulir pendaftaran adalah karena diskusi yang hampir setiap waktu dilakukan soal bagaimana memajukan Kabupaten Tegal.
"Mulai dari persoalan kemiskinan yang tak kunjung tuntas, hingga persoalan infrastruktur. Kami sama-sama kader partai. Kita sekeluarga besar juga totalitas untuk membesarkan partai. Masing-masing dari kami punya plus minus," kata Dewi.
Menurut Dewi, seiring berjalannya waktu karena suami istri punya visi misi yang sama, di partai yang sama. Sering diskusi saling mengisi. "Akhirnya yaudah, kita punya kapasitas dan kapabilitas akhirnya memutuskan untuk mendaftar," pungkas Dewi. (Z-6)
SEORANG lelaki berinisial AS, 57, yang dikenal sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sekaligus advokat ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel di Kota Tegal, J
Kisah haru Maliyah, jemaah haji asal Tegal, akhirnya berangkat ke Tanah Suci setelah 14 tahun menunggu. Meski sempat sakit, ia tetap bersyukur bisa menunaikan ibadah haji.
Sebanyak 360 calon jemaah haji (calhaj) Kloter 1 asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, diberangkatkan menuju Asrama Haji Donohudan Solo, sebagai tahap awal perjalanan ke Tanah Suci.
Ribuan pelari memadati kawasan Komplek Balai Kota dan Alun-alun Tegal dalam gelaran Tegal City Run (TCR) 2026, Minggu (19/4).
Dalam kurun waktu dua minggu terakhir, jumlah rencana titik SPPG di Kabupaten Tegal bertambah dari 252 menjadi 262 titik.
Toa Pe Kong diarak hingga ke pelabuhan, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat Tionghoa yang telah mengakar kuat di Kota Tegal.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved