Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Flores Timur telah membuka pendaftaran untuk calon Kepala Daerah yang akan berkompetisi dalam Pilkada Flores Timur Tahun 2024. Pendaftaran ini terbuka untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan akan berlangsung mulai 16 hingga 30 April 2024.
Sekretaris DPC PDIP Flores Timur Robertus Rebon menyatakan bahwa pihaknya akan menerima semua bakal calon yang mendaftar, baik mereka merupakan kader partai maupun dari luar partai. Dia menjelaskan bahwa selain memberikan kesempatan kepada kader PDIP sendiri, pihaknya juga memberikan peluang kepada calon dari luar partai atau eksternal, termasuk tokoh masyarakat atau bahkan kader dari partai lain yang memiliki niat untuk memajukan dan membangun Flores Timur.
PDIP berkomitmen untuk mendukung siapapun yang memiliki tujuan yang sama dalam memajukan Flores Timur, tanpa memandang latar belakangnya. Robertus Rebon mengatakan bahwa siapapun yang memiliki semangat untuk membangun daerah dan memiliki kemampuan serta integritas diundang untuk mendaftar di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDIP Flores Timur, serta DPD PDIP Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam konteks perolehan kursi yang dimiliki, PDIP sadar bahwa mereka tidak dapat mengusung calon secara sendiri dan membutuhkan koalisi. Oleh karena itu, mereka menegaskan pentingnya kerja sama dan gotong royong untuk membangun daerah, dan menegaskan bahwa mereka tidak akan bersikap egois dalam proses tersebut.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved