Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA masa kampanye, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kegiatan bagi-bagi beras bertajuk penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog di Sleman, Senin (29/1), dan Bantul, Selasa (30/1). Seribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bagi-bagi beras tersebut, baik di Sleman dan Bantul.
"Ini (penyaluran bantuan pangan cadangan) nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, dan Maret, setuju (atau) mboten (tidak)?" tanya Presiden Jokowi kepada sekitar warga yang hadir.
Masing-masing KPM menerima sekitar 10 kilogram beras premium. Setelah Maret selesai, penyaluran bantuan pangan cadangan akan dilanjutkan pada April, Mei dan Juni. Presiden Jokowi juga mengatakan, akan menghitung lagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika APBN memungkinkan, bantuan pangan cadangan beras akan dilanjutkan lagi.
Baca juga: Selain Bansos El Nino, Pemerintah Cairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres 2024
Sebelumnya, di gudang Bulog di Sleman, Jokowi menjelaskan, pemerintah menyalurkan penyaluran bantuan pangan cadangan beras karena harga beras yang naik disebabkan oleh gagal panen, baik di dalam negeri maupun negara-negara lain.
Di sisi lain, pemerintah mengalami kesulitan untuk membeli beras dari negara-negara lain karena beras mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Baca juga: Bansos Dirapel, Anies Baswedan: Bantuan Tak Diberikan Mengikuti Kalender Politik
Dosen Ilmu Pemerintahan UGM, Abdul Gaffar Karim menilai, yang dilakukan Presiden Jokowi adalah sesuatu yang konsisten. Selama ini, ia masuk ke ranah yang operasional yang konkret, termasuk langsung membagi-bagikan beras hingga sertifikat tanah.
Ditanya kaitan bagi-bagi beras dengan masa kampanye, Abdul Gaffar menilai tidak ada kaitannya secara langsung antara penyaluran beras dengan masa kampanye.
“Selama ini, dia (Presiden Jokowi) sering melakukan sesuatu yang tampaknya kecil untuk level presiden, seperti menyerahkan sertifikat, menyerahkan sembako. Itu bagian dari kebiasaan dia untuk menampilkan konektivitas dengan rakyat. Ini cuma bagian dari tren itu saja," kata dia.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved