Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 168 kotak suara Pemilu 2024 rusak di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kerusakan terjadi karena kotak suara tergenang air setinggi 30 centimeter (cm), di gudang KPU Jalan Jenderal Ahmad Yani, Benteng.
Menurut Ketua KPU Kepulauan Selayar Andi Dewantara, kotak suara rusak, akibat terendam air, karena terjadi banjir. "Air bah yang datang tidak bisa diantisipasi. Karena yang lain terfokus pada gudang logistik lain, yang sedang melakukan sortir surat suara," ungkapnya, Kamis, (11/1).
Karena ternyata, KPU Kepulauan Selayar memiliki dua gudang logistik Pemilu 2024, yaitu di area Kantor KPU sendiri dan di Jalan Hayyang. "Di Jalan Hayyang itu digunakan untuk pengepakan dan sortir surat suara. Sementara untuk gudang di Kantor KPU Selayar digunakan untuk penyimpanan kotak suara," lanjut Dewantara.
Baca juga: KPU Kota Cirebon Tuntaskan Perakitan Kotak Suara
Dia pun mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dilakukan penggantian kotak suara yang rusak.
"Ada pun kronologi gudang di Kantor KPU Selayar kebanjiran. Air tiba-tiba datang seperti air bah. Jadi keadaan banjir ini, hujan satu jam saja, tapi deras sekali. Tiba-tiba, air bah, mengalir semua air masuk, termasuk air keluar dari bawah lantai, jadi saya heran," Dewanta bercerita.
Baca juga: KPU Harus Mitigasi Risiko Metode Kotak Suara dan Pos di Luar Negeri
Akibat kejadian tersebut, kotak suara yang tersisa dan tidak rusak, sudah dipindahkan ke Gedung PGRI Kepulauan Selayar untuk sementara waktu. Pemindahan kotak suara itu, juga berkat bantuan dari Pemkab Kepulauan Selayar.
"Tidak ada opsi lain, selain pemindahan. Demikian pula arahannya dari Pak Bupati Selayar Basli Ali, untuk menggunakan Gedung PGRI, bantuannya Pemda. Jadi gedung PGRI itu lantai 2, satu ruangan pertemuan luas," tuturnya.
Terpisah Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Sulsel, Marzuki Kadir membenarkan kejadian tersebut dan rusaknya kotak suara. Hanya saja ada perbedaan jumlah. Jika KPU Selayar menyebut 168 yang rusak, KPU Sulsel menyebut ada 183 kotak suara yang rusak akibat banjir.
"Yang rusak cuma kotak, tidak untuk surat suara. Dan sudah kita tindak lanjuti. Kami sudah komunikasi penyedia agar dilakukan penggantian," tandas Marzuki.
(Z-9)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved